Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

APINDO KECEWA DENGAN ANIES, GANJAR, SAMPAI KHOFIFAH KARENA NAIKKAN
UMP 2021
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) kecewa dengan keputuan sejumlah gubernur yang
mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Yogyakarta, sampai Sulawesi Selatan. Menurut mereka, keputusan ini tidak sesuai
dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

"Kami menyesalkan," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers di
Jakarta, Senin, 2 November 2020.

Sebelumnya, Ida Fauziyah sudah menerbitkan SE yang meminta gubernur untuk menetapkan
UMP 2021 sama dengan 2020, alias tidak naik. Tapi, sejumlah gubernur tetap mengumumkan
kenaikan upah.

Di Jakarta misalnya, Gubenur Anies Baswedan menerapkan kebijakan asimetris alias kenaikan
upah hanya untuk kegiatan usaha yang tidak terdampak Covid-19 saja yang mengalami naik.
"Pemerintah DKI menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,"
kata Anies pada Sabtu, 31 Oktober 2020.

Selain Anies, kepala daerah yang juga menaikkan UMP 2021 adalah Gubenur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Hamengkubuwono X, sampai Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah.

Sementara, Gubernur Ridwan Kamil memilih untuk tidak menaikkan dan menetapkan UMP 2021
sebesar Rp 1.810.351. "Sama dengan 2020," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi.

Seharusnya, kata Hariyadi, penetapan UMP 2021 oleh gubernur mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. "Yaitu dengan mendasarkan kepada
peninjauan KHL (Kebutuhan Hidup Layak), bukan malah mengambil diskresi tersendiri yang tidak
mendasar," kata dia.

Dalam PP 78 Tahun 2015, kata Hariyadi, perhitungan upah sebenarnya mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan ekonomi yang sedang kontraksi, maka tidak mungkin
lagi menggunakan formula ini untuk menaikkan upah.

"Malah yang ada turun," kata Hariyadi. Tapi, Apindo tidak mengusulkan upah turun, tapi tetap
sama dengan 2020, sesuai dengan SE Menaker.

APINDO, kata Hariyadi, menilai dalam kondisi saat ini, seharusnya seluruh elemen
mengedepankan rasa terhadap krisis yang terjadi. Sehingga, segala tindakan dan keputusan
yang diambil mestinya diajarkan untuk menangani dan menyelesaikan krisis. "Bukan malah
memperparah kondisi yang terjadi," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO.

290