Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 293

"Belum (ditetapkan). Nanti akan ada rapat dulu," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com , Senin
              (2/11/2020).
              Kendati  demikian,  Rakhmansyah  belum  dapat  memastikan  kapan  rapat  koordinasi  bersama
              Depeko Tangerang akan dilaksanakan.

              Dia  menyebut  hasil  rapat  koordinasi  masih  harus  dilaporkan  kepada  wali  kota  Tangerang,
              sebelum diserahkan ke tingkat Provinsi.

              Nantinya, besaran UMK dari hasil rapat akan ditetapkan oleh Gubernur bersama dengan Bupati
              dan Wali Kota yang ada di Provinsi Banten.

              "Jadi kami rapat di Depeko dulu. Kalau sudah selesai baru naik ke Wali Kota, lalu ke Gubernur.
              Penetapan di Gubernur bersama kabupaten/kota lainnya," pungkasnya.

              Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak
              menaikkan upah minimum tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah
              minimum tahun ini.

              Keputusan  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor
              M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

              Dalam  surat  itu  juga  memerintahkan  para  gubernur  di  34  provinsi  seluruh  Indonesia  untuk
              mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerahnya secara
              serentak pada 1 November 2019.

              Sementara  untuk  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  atau  UMK,  diumumkan  bupati/wali  kota
              selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

              "Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
              Fauziyah seperti dikutip pada Minggu (1/11/2020).

              Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya
              meminta  agar  menyesuaikan  kondisi  saat  ini  dengan  beberapa  latar  belakang  salah  satunya
              kemerosotan perekonomian nasional.

              "Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujar politikus Partai Kebangkitan
              Bangsa (PKB) ini.

              Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten tahun
              2021 sebesar Rp2.460.996,54.

              Penetapan itu tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.253-Huk/2020
              tentang Penetapan UMP Banten tahun 2021.

              Kepala  Seksi  Pengupahan  dan  Jaminan  Sosial  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
              (Disnakertrans) Provinsi Banten, Karna Wijaya mengatakan, UMP tidak naik atau sama dengan
              UMP tahun 2020 senilai Rp2.460.996,54.

              Menurut Karna, alasan utamanya tidak naiknya UMP 2021 karena kondisi perekonomian nasional
              dan Banten karena pandemi Covid-19.

              "Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, inflasi di Banten,"
              kata Karna.




                                                           292
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298