Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Konstruksi Sistem Upah Minimum 2021
Nama Media rri.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://rri.co.id/1685-kolom-bicara/922870/konstruksi-sistem-upah-
minimum-2021
Jurnalis Mosita Dwi Septiasputri
Tanggal 2020-11-02 18:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Praktisi Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, DIY menilai Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang tak ada kenaikan Upah Minimum 2021 adalah pelanggaran sila kelima
Pancasila. Di sisi lain Pemerintah telah menjalani prosedur dengan mempertimbangkan
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai Kajian dan Rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional.

KONSTRUKSI SISTEM UPAH MINIMUM 2021

Praktisi Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, DIY menilai Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang tak ada kenaikan Upah Minimum 2021 adalah pelanggaran sila kelima
Pancasila. Di sisi lain Pemerintah telah menjalani prosedur dengan mempertimbangkan
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai Kajian dan Rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional.

Dewan ini secara hukum adalah representasi pengusaha, buruh dan akademisi. Kebijakan UMP
asimetris Gubernur DKI Jakarta langsung menghadirkan polemik tentang mekanisme atau
standar baku.

Ketentuan tentang upah minimum pertama kali muncul di Selandia Baru tahun 1896. Konsep ini
dihadirkan Belanda di nusantara tahun 1930-an. Pemerintah Indonesia resmi membuat kebijakan
tentang upah minimum tahun 1970. Dalam konteks hubungan Industrial Pancasila, konteks upah
minimun adalah dari tiga pihak yaitu, buruh, pengusaha dan pemerintah.

Dari sisi pengusaha tak mudah untuk bisa bertahan. Bukan hanya pandemi, tapi persaingan dan
dunia usaha carut marut. Birokrasi, premanisme, kartel, persekongkolan tender dan persaingan
global jelas berdampak. Data OJK rasio kredit bermasalah Juli 2020 naik menjadi 3,22 persen;
sedang data BI pertumbuhan kredit bank September 2020 hanya 0,12 persen, Jobstreet
Indonesia memproyeksi jumlah pengangguran di Indonesia akhir 2020 mencapai 11 juta jiwa.
PHK, pailit atau tidak melakukan usaha mungkin telah menjadi pilihan rasional banyak pengusaha
saat pandemi dan resesi.

Hilaire Barnett berpendapat bahwa nilai filosofis negara seharusnya menjadi dasar keabsahan
tindakan Pemerintah, yaitu keharusan mempertimbangkan syarat keadilan selain kelayakan,

287