Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 479
Adapun tuntutan aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Jawa Timur, lanjut Jazuli, yaitu mendesak
DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Presiden RI agar segera menerbitkan
PERPPU untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
"DPRD Provinsi Jawa Timur agar dapat memfasilitasi audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan
dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait SE Menaker tentang Penetapan Upah
Minimum dan terkait penolakan buruh terhadap UU (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja," ujar
Jazuli.
Tuntutan berikutnya, lanjut Jazuli, adalah DPRD Provinsi Jawa Timur agar mendesak Gubernur
Jawa Timur untuk mereview terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:
188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur Tahun 2021, karena
keputusan Gubernur tersebut tidak memenuhi azas kemanfaatan.
"Untuk terus memperjuangkan penolakan UU (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja dan penolakan
kebijakan upah murah, maka pada tanggal 9 November 2020 dan puncaknya pada tanggal 10
November 2020 kami akan melakukan aksi demonstrasi kembalidengan melibatkan massa yang
lebih besar," ujar dia.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Aksi demonstrasi ini akan dipusatkan di Kantor DPRD Jawa Timur yang diikuti oleh kurang lebih
500 orang massa aksi perwakilan dari berbagai daerah di ring satu Jawa Timur.
Massa aksi akan bergerak bersama dari tiik kumpul utama di Kebun Binantang Surabaya,
selanjutnya menuju kantor DPRD Provinsi Jawa Timur.
478
