Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 481
Surat edaran yang dimaksud yakni Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021.
Said meminta Ridwan Kamil untuk mencabut surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat yang
tidak menaikkan upah minimum provinsi.
"Gubernur Jawa Barat Keliru menggunakan surat edaran Menaker, maka harus menggunakan
peraturan pemerintah atau PP Nomor 78 sebagaimana Gubernur Anies, Gubernur Ganjar, dan
Gubernur Sri Sultan," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (1/11/2020).
Said mengapresiasi langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP).
Said menilai, langkah yang dilakukan tiga gubernur tersebut yang telah mengabaikan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) adalah langkah yang tepat.
"Hari ini saya mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono yang telah
menaikkan upah minimum provinsi (UMP)," ujar Said Iqbal.
Said Iqbal berharap semua gubernur mengikuti langkah yang telah dilakukan Gubernur DKI,
Jateng, dan DIY.
Lebih lanjut, Said mengatakan, klaim 25 gubernur telah menyetujui adanya penggunaan SE itu
adalah keliru.
Sebab, berdasarkan penelusuran pihaknya, itu hanya sosialisasi dari Kemenaker pusat ke
provinsi, bukan tanda tangan SK Gubernur yang menyetujui menggunakan surat edaran Menaker
untuk tidak menaikkan UMP, UMK, ataupun UMSK.
"Kekeliruan Menaker ini setidak-tidaknya harus dipertanggungjawabkan oleh Menaker, tidak
layak Menaker menjadi pejabat publik yang merugikan masyarakat banyak, khususnya kaum
buruh," ujar Said Iqbal.
480
