Page 483 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 483
Sebagaimana diketahui, UMP dipastikan tidak naik dan masih berada di angka sekitar Rp 1,8
juta.
Roy mengatakan, dasar tak dinaikkannya oleh gubernur ialah munculnya Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja. Padahal, menurut dia, Surat Edaran bukan produk yang harus ditaati. Perihal upah
minimum, sudah diatur di dalam UU 13 tahun 2003 kemudian PP Nomor 78 Tahun 2015.
"Amanat pasal 43 PP 78 Tahun 2015 sudah jelas di mana setelah 5 tahun PP tersebut berlaku
dilakukan survey KHL (kebutuhan hidup layak) untuk menentukan upah minimum," kata dia
melalui keterangannya, Senin (2/11).
Mestinya, berdasarkan ketentuan itu, dilakukan survei pasar terlebih dahulu untuk menentukan
KHL. Maka dari itu, Roy menilai Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja
bertentangan dengan ketentuan. Selain itu, UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Jabar cacat
secara hukum.
"Karena sudah keluar peraturan mengenai KHL Permen 18 tahun 2020 sehingga berdasarkan
aturan untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL, inflasi, pertumbuhan
ekonomi, jelas diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003," jelas dia.
Roy menambahkan, Ridwan Kamil tak sensitif atas kondisi buruh di Jabar. Padahal, kenaikan
upah ialah hal yang dinanti oleh buruh untuk meningkatkan daya beli. Dia pun menilai, pria yang
akrab disapa Emil itu lebih berpihak pada para pengusaha untuk tak menaikkan upah. Sementara
itu, gubernur di wilayah lain justru memutuskan untuk menaikkan UMP.
"Gubernur Jawa Barat lebih berpihak terhadap keinginan para pengusaha yang menginginkan
upah tidak naik," ucap dia.
Atas dasar itu, Roy menegaskan, buruh menuntut Emil untuk menaikkan upah minimum tahun
2021 minimal 8,51 persen. Buruh di Jabar juga berencana melakukan aksi mogok serentak di
seluruh kota dan kabupaten dalam waktu dekat ini.
"Buruh akan menyatakan menolak SE dan UMP 2021 Jabar dan meminta Gubernur untuk Jawa
Barat untuk menaikkan Upah Minimum tahun 2021 minimal 8,51 persen dan kaum buruh akan
melakukan mogok daerah secara serentak diseluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dan juga
di kantor Gubernur Jawa barat dalam waktu dekat ini," ujar dia.
482
