Page 553 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Komisi IX Akui SE UMP 2021 Belum Pernah Dibahas di DPR
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qj5b8x436/komisi-ix-akui-se-ump-2021-
belum-pernah-dibahas-di-dpr
Jurnalis Agus raharjo
Tanggal 2020-11-02 08:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Kalau Kemenaker misalnya mengajak
dialog dengan Komisi IX, dengan senang kami diskusikan, (agar) tidak perlu seramai ini

negative - Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Bisa disampaikan bahwa ada situasi
pandemi yang juga dipikirkan, penurunan produktivitas bahkan penutupan usaha, dan
seterusnya

negative - Melki Laka Lena (politikus Partai Golkar) Ada beberapa jenis usaha juga dia justru
bertahan stabil paling tidak. Mungkin meningkat beberapa saja, tidak banyak

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Ada kenaikan upah
tercantum ke dalam mekanisme dewan pengupahan daerah kabupaten kota, sesuai dengan
kemampuan dari masing-masing kabupaten/kota dan sektor industri

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Perusahaan di kawasan-
kawasan masih jalan, bahwa perusahaan masih punya kemampuan. Dari hal itu kami mendorong
Menaker cabut itu surat edaran kemudian buat surat edaran yang baru

Ringkasan

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengaku, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
belum pernah mendiskusikan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 dengan DPR. Surat edaran
itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).

KOMISI IX AKUI SE UMP 2021 BELUM PERNAH DIBAHAS DI DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengaku, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
belum pernah mendiskusikan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 dengan DPR. Surat edaran

552