Page 556 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

APINDO TUNGGU INSTRUKSI PUSAT

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih belum bisa berkomentar terkait kenaikan UMK
Provinsi Jatim. Sebab, hal itu saat ini masih dalam pembahasan dengan Apindo tingkat pusat
hingga kota/kabupaten.

"Mohon maaf, kami masih belum bisa berkomentar. Meski sudah final dan tinggal mengumumkan
hasilnya," ujar Ketua Apindo Kabupaten Malang, Samuel.

Samuel mengatakan, para pengusaha di Kabupaten Malang yang tergabung dalam Apindo
berpendapat sebaiknya tidak ada kenaikan UMK tahun 2021, sama seperti SE Kemenaker. Sebab,
saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada geliat industri di
Kabupaten Malang.

Terlepas dari itu, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, baik industri maupun buruh harus tetap
sama-sama bisa berjalan beriringan. "Harus bisa tetap jalan. Industri tetap jalan, dan pekerja
harus tetap berpenghasilan," jelasnya.

Terpisah Pemkab Malang masih belum bisa menyikapi terkait UMK tahun 2021. Sekda Kabupaten
Malang, Wahyu Hidayat, belum berani menyatakan apakah UMK di daerahnya tetap atau naik.

"Kami masih belum bisa mengambil sikap. Karena harus ditanyakan ke Disnaker (Dinas Tenaga
Kerja) dulu. Disnaker juga belum memberi laporan," ujar Sekda Wahyu Hidayat, Minggu (1/11).

Namun begitu, dalam waktu dekat pihaknya segera mengumpulkan pihak-pihak yang tergabung
dalam dewan pengupahan. Tentunya untuk membahas terkait rencana perubahan UMK
Kabupaten Malang. Ditanya kapan, Wahyu menyatakan belum mengetahui.

"Mungkin bisa minggu depan. Nanti kami bahas bersama. Apa-apa saja pertimbangannya. Tentu
besaran UMK provinsi saat ini akan jadi pertimbangan juga," imbuh Wahyu Hidayat.

Terlepas nanti naik atau tidak, Wahyu berharap bahwa keputusan yang diambil nanti tetap
memperhatikan kepentingan masing-masing pihak. Yaitu, buruh dan pengusaha.

Saat ini UMK Kabupaten Malang Rp 3.018.530. Tertinggi di Malang Raya. UMK Kota Batu Rp
2.794.800 dan UMK Kota Malang sebesar Rp 2.895.502.

Di Kota Malang, Dewan Pengupahan tetap melaksanakan perhitungan UMK sesuai mekanisme
yang berlaku. Sesuai kesapakatan rapat Dewan Pengupahan Kota pada 26 Oktober 2020, pada
Senin (2/11) akan dilakukan survei KHL di tiga pasar. Yaitu, Pasar Besar, Dinoyo, dan pasar
Blimbing.

"Setelah itu, pada Rabu (4/11) dilakukan penyusunan nilai UMK untuk disampaikan ke Walikota
Malang, dan selanjutnya direkomendasikan ke Gubernur Jatim," papar Kepala Dinas Tenaga

Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso.
Sementara Kepala Kamar Dagang dan Industri Kota Batu, Endro Wahyu, tidak akan

berkomentar dulu terkait adanya kenaikan UMK provinsi Rp 100 ribu. Karena saat ini perusahaan-
perusahaan juga masih banyak yang kelimpungan akibat adanya pandemi Covid-19.
"Saat ini banyak sektor yang tengah mati suri. Saya rasa jika kondisi ekonomi sudah membaik,
kami kira pemerintah juga akan memperhatikan dengan baik masalah UMK," jelasnya. (Rizky
Wijaya-Nayoko S-Ananto W-Eka Nurcahyo)

555