Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 7
positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Timur) Nanti akan kami bicarakan dengan para stakeholder dan disesuaikan dengan situasi dan
kondisi (di masing masing wilayah)
neutral - Nurdin Abdullah (None) UMP ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Diminta para
pengusaha untuk menaati keputusan ini
positive - Nurdin Abdullah (None) Semoga ini bisa menjaga iklim investasi di daerah kita
Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah telah memutuskan, upah minimum pada 2021 tidak
mengalami kenaikan.
Artinya, upah minimum pada 2021 akan sama dengan upah minimum yang berlaku tahun ini
alias tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
Namun keputusan Ida Fauziyah tersebut tak serta merta diikuti oleh sejumlah kepala daerah di
Tanah Air.
Khofifah Indar Parawansa Sama halnya dengan ketiga gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa
Timur, Khofifah Indar Parawansa juga memutuskan UMP Jatim 2021 dinaikkan 5,65 persen dari
UMP 2020.
Artinya, besaran nominal UMP 2021 di Jawa Timur akan naik sebesar Rp 100.000 dari UMP 2020
sebesar Rp 1.768.777 menjadi Rp 1868.777 pada 2021.
"Dewan pengupahan melaporkan kepada saya tiga kali mereka melaporkan, akhirnya
diputuskanlah ada kenaikan UMP sebesar Rp 100 ribu itu setara dengan 5,65 persen dari UMP
eksisting," kata Khofifah dikutip dari KompasTV.
5 KEPALA DAERAH YANG PILIH NAIKKAN UMP, DARI ANIES BASWEDAN HINGGA
GANJAR PRANOWO
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah telah memutuskan, upah minimum pada 2021 tidak
mengalami kenaikan.
Artinya, upah minimum pada 2021 akan sama dengan upah minimum yang berlaku tahun ini
alias tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
Namun keputusan Ida Fauziyah tersebut tak serta merta diikuti oleh sejumlah kepala daerah di
Tanah Air.
Setidaknya, ada lima kepala daerah, termasuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang
berbeda sikap dengan Menaker soal UMP.
Mereka tetap menaikkan UMP di wilayah masing-masing, walau kenaikannya masih di bawah 6
persen.
Diketahui, meski keputusan dari Menaker soal UMP telah tertuang dalam Surat Edaran (SE), tapi
keputusan final penetapan UMP 2021 tetap diserahkan kepada kepala daerah masing-masing
provinsi.
6
