Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Dikatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar upah. Dalam
rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/ buruh, serta menjaga
kelangsungan usaha, DKI merasa perlu melakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada
situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Namun, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak balikan masih dapat terus
tumbuh positif pada masa pandemi ini. "Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan dapat
menjaga daya beli pekerja/ buruh yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI
Jakarta," jelas Anies.

Dia menambahkan. Pemprov DKI Jakarta juga telah berkolaborasi dengan masyarakat,
khususnya pekerja/buruh dalam rangka menyusun program-program peningkatan
kesejahteraan. Salah satu hasilnya adalah program Kartu Pekerja Jakarta.

Kartu Pekerja Jakarta merupakan program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dengan meringankan beban biara transportasi.
pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh.

Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan di antaranya, fasilitas gratis naik bus Transjakarta
dl 13 Koridor: fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-
hari dengan harga yang murah di Jakgrosir.

Kemudian fasilitas penyediaan pangan dengan harga murah yakni dapat berbelanja lima item
pangan diantaranya beras, ayam, daging sapi/kerbau. ikan kembung dan telur dengan harga
yang telah disubsidi: dan fasilitas KJP Plus serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja.

Adil

Kemudian Anies membeberkan alasannya mengeluarkan kebijakan UMP asimetris. "Jakarta ingin
adil, jika UMP tidak dinaikkan maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama masa
pandemi. manfaatnya tidak dirasakan oleh para bunih karena pekerjaannya merasakan
pertumbuhan," ujarnya.

Di sisi lain, bila UMP dinaikkan untuk semua maka usaha yang kemarin sudah jatuh akibat
pandemi. makin terpuruk. "Jadi kondisi ini kalau dalam diskusi ekonomi itu ada istilah kurva huruf
k. yang artinya ada tren naik dan ada juga tren yang turun. Membentuk jadi huruf k," jelas Anies.

Anies mengaku telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta
agar membuat kriteria untuk perusahaan yang tak bisa menaikkan UMP karena terdampak Covid-
19. Dalam waktu dekat, kata dia. regulasi itu akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan
Kepala Disnakertrans dan Energi.

"Nanti perusahaan bisa mengajukan permohonan kepada Kepala Disnakertrans dan nanti kepala
dinas yang akan memberikan keputusan-nya bahwa memang terdampak (Covid-19) atau tidak."
ujarnya.

Menurut Anies, pihak perusahaan hanya tinggal menunjukkan kondisi finansialnya kepada dinas
terkait untuk dicek. "Dengan kebijakan UMP yang asimetris ini. kami mengakomodir keduanya.
Bagi yang tumbuh maka pekerjaannya ikut merasakan manfaat, bagi yang mengalami kontraksi
beban itu ditanggung bersama-sama." ungkap Anies.

Efek tak seragam

75