Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Provinsi Jawa Barat memutuskan tidak nenaikkan upah minimum Provinsi (UMP). Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil telah menetapkan upah minimum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021
sebesar Rp 1.810.351. Nilai tersebut sama dengan tahun lalu alias tidak naik. Ridwan Kamil
menjelaskan soal alasan tak menaikkan upah minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat. Ia
menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada sekitar 2.000 perusahaan di Jabar yang 60
persennya bergerak di bidang manufaktur. Bahkan, 500 perusahaan di antaranya teRp aksa
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

JABAR DAN BANTEN TIDAK NAIKKAN UMP

Provinsi Jawa Barat memutuskan tidak nenaikkan upah minimum Provinsi (UMP). Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil telah menetapkan upah minimum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021
sebesar Rp 1.810.351. Nilai tersebut sama dengan tahun lalu alias tidak naik. Ridwan Kamil
menjelaskan soal alasan tak menaikkan upah minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat. Ia
menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada sekitar 2.000 perusahaan di Jabar yang 60
persennya bergerak di bidang manufaktur. Bahkan, 500 perusahaan di antaranya teRp aksa
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jabar itu sektor manufaktiur terbesar di Indonesia. Enam puluh persen manufaktur di Jabar.
Oleh Covid yang paling terdam-pak adalah (sektor) manufaktur dan jasa. Jadi karena jumlah
industrinya paling banyak, jumlah PHK-nya paling terdampak. Itulah mengapa UMP Jabar tidak
dinaikkan mengikuti surat edaran dari Kemenaker," tutur Emil, sapaan akrabnya dalam
konferensi pers di Mapolda Jabar. Senin (2/11).

Jika standar upah provinsi naik, lanjut Emil, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan terjadi
dan merugikan kaum buruh.
Mengikuti

Bagaimana dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (IJMK) di Kota Bekasi? Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Bekasi. Ika Indah Yarti menjelaskan pada prinsipnya, disnaker akan
mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja dan Keputusan Gubernur Jabar.

"Kalau kita sih sebetulnya pada prinsipnya ingin mengikuti karena ada surat edaran dari menteri
ketenagakerjaan dan gubernur. Kalau kita (Jabar) kan dari Gubernurnya menyarankan agar
sama dengan 2020," ucap Ika saat dikonfirmasi. Senin (2/11).

Meski begitu, penetapan UMK Kota Bekasi 2021 tetap akan diputuskan berdasarkan keputusan
dewan pengupahan yang unsurnya terdiri dari pemerintah. Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo). serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar.

Saat ini, UMK Kota Bekasi pada 2020 tercatat sebesar Rp 4.589.000 atau terbesar kedua di
Indonesia setelah Kabupaten Karawang.

Hari ini rapat

Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jawa Barat, juga belum bisa memutuskan terkait naik tidaknya
upah minimum kabupaten (UMK) 2021. Hal itu dikarenakan keputusan harus melalui rapat
musyawarah bersama buruh dan pengusaha.

“Kami belum dapat memastikan (l)esaran) UMK karena baru besok rapatnya. Dari (rapat) itu
nanti diputuskan seperti apa." ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Suhup. Senin
(2/11).
80