Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 85
Judul Segera Bahas Kriteria Usaha
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg9
Jurnalis ILO
Tanggal 2020-11-03 05:02:00
Ukuran 180x201mmk
Warna Warna
AD Value Rp 99.900.000
News Value Rp 999.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertransgi DKI) Kriterianya akan kami bahas dengan
dewan pengupahan. Kan dewan pengupahan ada dari unsur pengusaha, Kadin, dan Apindo.
Kriterianya belum diputuskan
negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertransgi DKI) Dari pengawasan itu, kami bisa melihat
mana sektor yang terdampak dan mana yang tidak. Kalau beroperasi saat PSBB, berarti dia tidak
terdampak. Yang terdampak itu mal, hotel, pariwisata, properti, ritel, dan minum
Ringkasan
UMP DKI 2021 meningkat 3,27 persen. Meski begitu, DKI masih mengizinkan usaha yang
terdampak Covid-19 untuk mengajukan keringanan. Yakni, menerapkan UMP karyawan sama
dengan tahun ini. Untuk usaha yang terdampak, Gubernur DKI Anies Baswedan menuturkan,
akan ada kriteria yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
(Disnakertransgi) DKI. Namun, kriteria tersebut belum ditetapkan.
SEGERA BAHAS KRITERIA USAHA
UMP DKI 2021 meningkat 3,27 persen. Meski begitu, DKI masih mengizinkan usaha yang
terdampak Covid-19 untuk mengajukan keringanan. Yakni, menerapkan UMP karyawan sama
dengan tahun ini. Untuk usaha yang terdampak, Gubernur DKI Anies Baswedan menuturkan,
akan ada kriteria yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
(Disnakertransgi) DKI. Namun, kriteria tersebut belum ditetapkan. "Kriterianya akan kami bahas
dengan dewan pengupahan.
“Kan dewan pengupahan ada dari unsur pengusaha, Kadin, dan Apindo. Kriterianya belum
diputuskan," ujar Kepala Disnakertransgi DKI Andri Yansyah.
Meski belum memutuskan kriteria, dia menyebutkan bahwa akan dibentuk tim pengkajian
terhadap usaha yang permohonannya dikabulkan atau tidak. Selain dewan pengupahan,
pihaknya bakal menggandeng Biro Perekonomian DKI, dinkes, dishub, BPS DKI, dan unsur
84
