Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Menurut Ibu Menteri, kondisi seperti itu sebenarnya sudah dibicarakan dalam forum yang ada di
Dewan Pengupahan Nasional (Depennas) yang terdiri atas tripartit yaitu unsur pemerintah,
serikat pekerja/ buruh, dan pengusaha. Dan, penetapan ini (upah tak naik) adalah jalan tengah
yang diambil dari hasil diskusi tersebut

Namun, tidak naiknya upah minimum bukan berarti pemerintah diam begitu saja karena sampai
sekarang pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi
gaji atau upah dan berbagai bantuan lainnya agar daya beli para pekerja kita tetap ada.

Soal upah minimum tahun 2021 sebenarnya telah menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL)
sebagaimana ketentuan yang ada di Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,
yang bersumber dari Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun,
peraturan-peraturan tersebut didesain dalam kondisi normnal, tidak memprediksi terjadi
pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Polemik kesejahteraan buruh memang selalu menjadi topik yang panas. Hal ini terjadi karena
tidak pernah ada solusi bagi mereka secara tuntas. Di era demokrasi, buruh dianggap
mempunyai posisi strategis di dalam peRp olitikan bangsa. Meski seringkali buruh hanya menjadi
alat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk berkuasa. Setelahnya, merekapun ditinggalkan
dengan setumpuk asa. Kesejahteraan buruh selalu saja dihubungkan dengan

pembahasan upah minimum.

Masalah upah memang salai u menjadi permasalahan yang rumit. Salah satu problem yang
langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya upah yang diperoleh
dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Kondisi ini,
yakni kebutuhan hidup yang banyak, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadikan
buruh sering mengadakan aksi protes. Dalam sistem ekonomi kapitalis, rendahnya gaji buruh
justru menjadi penarik bagi para investor asing. Termasuk pemerintah, mengambil situasi ini
untuk kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah atas nama menarik investor.

Kondisi ini lah, yang menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak investor, dibanding
dengan buruh (yang merupakan rakyatnya sendiri) ketika terjadi krisis perburuhan. Rendahnya
upah juga berhubungan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Persoalannya,
bagaimana sumber daya manusia bisa meningkat kalau biaya pendidikan mahal? Hal itu menjadi
pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dalam masa kampanye,
biasanya buruh menjadi objek untuk disejahterakan. Namun, kondisi buruh tetap saja tidak
banyak berubah.

Harus diakui, buruh dengan upah yang tinggi sekalipun tidak akan pernah sejahtera jika jaminan
pelayanan kehidupan publik yang menjadi kewajiban negara tidak diperhatikan. Maka butuh
adanya upaya sistem untuk bisa menyejahterakan buruh secara khusus dan rakyat Indonesia
secara umum. Indonesia sebagai negara yang kaya harusnya menjadi negara yang berjaya.

Idealnya, semua menginginkan solusi untuk bersama, win win solution. Buruh sejahtera,
pengusaha berjaya. Buruh dan pengusaha saling bahu-mem-bahu mengangkat perekonomian
kita. Apalagi, pada situasi pandemi seperti sekarang ini. Relasi buruh dan pengusaha yang kuat
akan mengokohkan pemerintahan sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang disegani. Kita
sangat berharap, buruh dan pengusaha kembali connetc agar bisa menyelesaikan masalah upah
ini. Keduanya kembali harmonis, sehingga buruh tidak terlalu lama berada dalam situasi yang
terombang-ambing, buruh bisa kembali bekerja dan semakin produktif.***

87