Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

UMP DKI 2021 NAIK JADI RP 4,416 JUTA

Perusahaan Dapat Ajukan Penangguhan

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Jakarta memberikan dampak yang cukup besar
bagi semua sektor. Hal itu tentu saja sangat memengaruhi perekonomian di ibu kota. Karena
itu, untuk menetapkan UMP DKI 2021, Gubernur DKI Anies Baswedan mempertimbangkan
kondisi tersebut. Yakni, menetapkan UMP DKI 2021 menjadi Rp 4.416.186,548 atau naik 3,27
persen.

Penetapan UMP DKI 2021 menggunakan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan. Namun, dengan kondisi pandemi Covid-19, dalam penetapan UMP
DKI 2021 melalui Peraturan Gubernur DKI Nomor 103 Tahun 2020, Anies mempersilakan usaha
yang terdampak mengajukan permohonan. Yakni, pada pasal 2 untuk usaha yang ingin
mengajukan penangguhan dan pasal 3 untuk pengusaha yang terdampak Covid-19 dengan
pengajuan permohonan agar pegawainya diberi UMP 2021 sama dengan UMP 2020. Yakni, Rp
4.276.349 atau tidak naik.

Menurut Anies, keputusan tersebut merupakan yang paling adil untuk pengusaha dan pekerja di
Jakarta. "Dengan kebijakan asimetris ini, kami mengakomodasi keduanya. Bagi usaha yang
tumbuh, pekerjanya ikut merasakan manfaat. Bagi yang mengalami kontraksi, beban itu
ditanggung bersama," ujarnya.

Anies mengakui, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi dunia usaha. Yakni, ada
yang tumbuh lebih pesat atau stabil. Ada juga yang menurun sangat pesat. Dia memisalkan
usaha masker. Saat pandemi, lanjut dia, produsen masker tumbuh cukup besar.

"Tetapi, lain halnya dengan jasa hotel yang mendadak (jumlah) penghuninya menurun. Karena
itu, kebijakan UMP DKI 2021 seperti ini (asimetris, Red). Itu dengan mempertimbangkan kondisi
ini," tambahnya.
Untuk usaha terdampak Covid-19 yang ingin UMP karyawannya sama dengan tahun ini, Anies
menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI akan
menyusun kriterianya.

"Kriteria persyaratannya akan disusun melalui keputusan kepala disnakertransgi. Intinya, bagi
usaha yang mengalami penurunan karena pandemi Covid-19 secara ekonomi, UMP-nya tetap.
Usaha yang tidak terdampak harus mengikuti UMP yang ditetapkan sesuai PP Nomor 78 Tahun
2015," terangnya.

Setelah diajukan, Disnakertransgi DKI akan memberikan keputusan bahwa usaha itu memang
terdampak atau tidak. "Cukup dengan menunjukkan kondisi perusahaannya. Kan praktis. Intinya,
Jakarta ingin adil. Jika UMP tidak dinaikkan, usaha yang tumbuh berkembang di tengah pandemi
manfaatnya tidak dirasakan buruh," tambahnya, (rya/col/ilo)
caption :

ALAMI KENAIKAN: Pekerja beraktivitas di perkantoran di Bundaran Hl, Jakarta Pusat, kemarin
(2/11). Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan untuk menaikkan UMP 2021 menjadi Rp 4,4
juta.

90