Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 96
Judul Kebijakan UMP Dinilai Jadi Ajang Kompetisi Gubernur Menuju 2024
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5238978/kebijakan-ump-dinilai-jadi-
ajang-kompetisi-gubernur-menuju-2024
Jurnalis Danu Damarjati
Tanggal 2020-11-03 04:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Arya Fernandes (None) Ada faktor kompetisi di sini. Ini memberi pengaruh soal
bagaimana para gubernur ini bersikap mengambil kebijakan
positive - Arya Fernandes (None) Kalau ada gubernur di satu daerah tetap menaikkan UMP, maka
gubernur di daerah lain juga terdorong untuk melakukan kebijakan populer yang sama
neutral - Arya Fernandes (None) Menjelang 2024, gubernur-gubernur itu saya duga tetap ingin
menghindari kebijakan yang kurang populer. Kebijakan tidak menaikkan UMP pada 2021 adalah
kebijakan yang kurang populer
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Rasanya tidak
(terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di
polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu.
Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan
Ringkasan
Meski Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menyatakan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2021 tidak naik, namun sejumlah gubernur tetap menaikkan UMP untuk
2021. Para gubernur itu terlihat sedang berkompetisi di sirkuit menuju Pilpres 2024. "Ada faktor
kompetisi di sini. Ini memberi pengaruh soal bagaimana para gubernur ini bersikap mengambil
kebijakan," kata peneliti dari The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya
Fernandes, kepada detikcom, Selasa (3/11/2020).
95