Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Upah Minimum Tidak Naik Tahun Depan
Nama Media Kontan
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-11-03 04:28:00
Ukuran 333x252mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 70.762.500

News Value Rp 212.287.500
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Menjelang akhir tahun, isu yang selalu menyulut perdebatan dan menjadi wacana krusial bagi
kaum buruh dan pengusaha adalah soal penentuan besaran upah minimum untuk tahun depan.
Setiap tahun sudah lazim terjadi kaum buruh selalu berharap usulan kenaikan upah minimum
dapat diakomodasi pemerintah sesuai dengan kenaikan kebutuhan hidup sehari-hari.

UPAH MINIMUM TIDAK NAIK TAHUN DEPAN

Menjelang akhir tahun, isu yang selalu menyulut perdebatan dan menjadi wacana krusial bagi
kaum buruh dan pengusaha adalah soal penentuan besaran upah minimum untuk tahun depan.
Setiap tahun sudah lazim terjadi kaum buruh selalu berharap usulan kenaikan upah minimum
dapat diakomoda-si pemerintah sesuai dengan kenaikan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kalau berbicara usulan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebetulnya menuntut agar
upah minimum pada 2021 naik sebesar 8%. Tetapi, pemerintah tampaknya memiliki
pertimbangan lain. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, telah memastikan bahwa di tahun
2021 tidak ada kenaikan upah minimum, baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah
minimum kabupaten/kota (UMK).

Dalam Surat Edaran Nomor M/l l/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021
pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah memutuskan tidak
menaikkan upah minimum buruh dengan alasan karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam
masa pemulihan. Menurut kalkulasi pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru akan
memberatkan kelangsungan dunia usaha. Jika besar upah minimum disetujui naik, dikhawatirkan
dunia usaha justru akan terganggu, balikan bukan tidak mungkin terancam kolaps.

Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum dilakukan sudah barang tentu telah
mengkalkulasi dampaknya terhadap kondisi perekonomian dan kepentingan kaum buruh. Sejak
pandemi Covid-19 meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan dan aktivitas perekonomian
masyarakat, tidak sedikit pelaku usaha nasional telah gulung tikar dan melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) dalam skala besar.

100