Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Untuk mendorong kembali agar pelaku usaha di tanah air mendapatkan kesempatan
merevitalisasi kembali usahanya, salah satu instrumen kebijakan yang bisa dikembangkan
pemerintah adalah melalui keputusan tidak menaikkan upah minimum buruh. Para pengusaha
yang selama pandemi Covid-19 telah terbebani karena pangsa pasar yang turun drastis, memang
berat jika mereka harus menanggung beban kenaikan upah minimum buruh 2021.

Dengan menunda kenaikan besar upah minimum, pemerintah berharap ruang gerak dan nafas
para pengusaha bisa lebih leluasa.

Masalahnya sekarang, bagaimana dengan nasib kaum buruh yang upahnya tidak naik pada tahun
2021?

Sepanjang harga barang kebutuhan hidup sehari-hari tidak ikut naik dan masih dalam jangkauan
kondisi keuangan buruh, barangkali tidak masalah seberapa pun upah buruh ditetapkan. Namun
demikian, lain soal jika upah minimum diputuskan tidak naik, sementara harga kebutuhan hidup
sehari-hari justru naik.
Adapun secara garis besar, dampak yang terjadi jika upah minimum buruh tidak naik di tahun
depan adalah: Pertama, bila upah minimum tahun depan diputuskan tidak naik, maka bisa
dipastikan daya beli masyarakat akan semakin turun. Akibat tidak lagi memiliki tabungan dan
penghasilan yang rutin dan memadai, maka bisa dipastikan daya beli masyarakat akan turun
hingga berakibat pada anjloknya tingkat konsumsi masyarakat.

Kedua, keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum buruh bukan tidak mungkin
menjadi preseden buruk bagi kepentingan dan posisi tawar (bargaining position) kaum buruh.
Berbeda dengan pengalaman selama situasi krisis ekonomi dimana upah buruh tetap naik meski
kondisi perekonomian sedang lesu-, saat ini pemerintah lebih memilih untuk memfasilitasi
kalangan pengusaha yang tengah lesu karena didera pandemi Covid-19.

Ke depan, dengan alasan kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih, maka jangan-jangan
pada tahun-tahun berikutnya pun upah minimum buruh tetap sama. Kekhawatiran seperti ini
sangat mungkin berkecamuk di benak kaum buruh.

Ketiga, berkaitan dengan posisi kaum buruh dalam konteks kelangsungan dunia usaha.
Keputusan menetapkan upah minimum buruh tetap di tahun 2021 nanti, itu berarti buruh masih
ditempatkan sebagai beban perusahaan dan menjadi bagian dari pos pengeluaran perusahaan,
bukan investasi atau aset yang berharga. Cara pandang buruh sebagai beban perusahaan inilah
yang sampai kapan pun usulan kenaikan upah buruh sulit dipenuhi.

Sense of belonging

Saat ini, pemerintah sesungguhnya berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi jika
pemerintah memutuskan untuk mengakomodasi kepentingan

pengusaha dan memutuskan tidak menaikkan upah minimum, niscaya akan muncul resistensi
dari kaum buruh yang sulit diduga kapan bakal berakhir. Di sisi lain, jika pemerintah menerima
tuntutan kaum buruh dan menaikkan upah minimum, maka jangan-jangan kelangsungan usaha
di tanah air akan t erancam kolaps.

Memang, kalau menggunakan rumusan UMP dan UMK menurut PP Nomor 78 Tahun 2015,
kalkulasi matematis upah minimum buruh tidak ada kenaikan alias nol persen. Artinya, dalam
regulasi perhitungan kenaikan upah minimum yang didasarkan pada upah minimum tahun
berjalan dikalikan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan minus, maka
peluang kaum buruh mendapatkan kenaikan upah minimum jelas sangat kecil.

101