Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 97
KEBIJAKAN UMP DINILAI JADI AJANG KOMPETISI GUBERNUR MENUJU 2024
Meski Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menyatakan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2021 tidak naik, namun sejumlah gubernur tetap menaikkan UMP untuk
2021. Para gubernur itu terlihat sedang berkompetisi di sirkuit menuju Pilpres 2024. "Ada faktor
kompetisi di sini. Ini memberi pengaruh soal bagaimana para gubernur ini bersikap mengambil
kebijakan," kata peneliti dari The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya
Fernandes, kepada detikcom, Selasa (3/11/2020).
Gubernur yang tetap ingin menaikkan UMP 2021 di daerahnya adalah Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DIY Sri Sultan HB
X, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. "Kalau ada gubernur di satu daerah tetap
menaikkan UMP, maka gubernur di daerah lain juga terdorong untuk melakukan kebijakan
populer yang sama," kata Arya soal suasana 'kompetisi UMP' saat ini.
Dia menilai faktor ekonomi-politik lokal juga beRp engaruh terhadap sikap gubernur untuk
menaikkan UMP. Pertama, gubernur bisa jadi khawatir dengan adanya demonstrasi buruh bila
UMP tidak dinaikkan, karena demonstrasi bisa memengaruhi stabilitas politik daerah.
Selanjutnya, para gubernur dinilai menghindari kebijakan kurang populer: Kedua, basis pemilih
dari kalangan buruh di daerah tertentu bisa jadi memang besar, sehingga gubernur atau kepala
daerah bakal mempertimbangkan untuk menaikkan UMP.
"Menjelang 2024, gubernur-gubernur itu saya duga tetap ingin menghindari kebijakan yang
kurang populer. Kebijakan tidak menaikkan UMP pada 2021 adalah kebijakan yang kurang
populer," kata Arya.
Sebelumnya, kaum pengusaha menyoroti gubernur-gubernur yang menaikkan UMP 2021 meski
Menaker sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) bahwa UMP 2021 tidak naik. "Rasanya tidak
(terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di
polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu.
Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan," tutur Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), Hariyadi Sukamdani, di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11)
kemarin.
96
