Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Asimetris untuk Kebersamaan
Nama Media Kompas
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-11-03 04:49:00
Ukuran 208x102mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 68.640.000

News Value Rp 205.920.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum DKI Jakarta 2021 naik 3,27
persen bagi perusahaan yang tak terdampak pandemi Covid-19. Keputusan Gubernur DKI
Jakarta tersebut menjawab surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, tertanggal 26 Oktober 2020. Menaker
Ida Fauziyah meminta gubernur menyamakan UMP 2021 dengan nilai UMP 2020. Kebijakan tidak
menaikkan atau menurunkan upah itu adalah jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan
pekerja. Pandemi Covid-19 membuat banyak pihak dalam kesulitan.

ASIMETRIS UNTUK KEBERSAMAAN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum DKI Jakarta 2021 naik 3,27
persen bagi perusahaan yang tak terdampak pandemi Covid-19. Keputusan Gubernur DKI
Jakarta tersebut menjawab surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, tertanggal 26 Oktober 2020. Menaker
Ida Fauziyah meminta gubernur menyamakan UMP 2021 dengan nilai UMP 2020. Kebijakan tidak
menaikkan atau menurunkan upah itu adalah jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan
pekerja. Pandemi Covid-19 membuat banyak pihak dalam kesulitan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak sendirian menyiasati surat edaran Menaker itu. Lima dari 34
provinsi di negeri ini menetapkan UMP 2021 berbeda dengan edaran pemerintah pusat. Provinsi
yang juga tetap menaikkan UMP tahun depan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi
Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
menaikkan UMP 2021 sebesar 5,65 persen.

Gubernur Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta naik dari Rp 4,2 juta per bulan tahun
2020 menjadi Rp 4,4 juta per bulan pada 2021. Ia menyatakan, kebijakan asimetris UMP 2021
mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Kenaikan UMP itu tak berlaku bagi
perusahaan yang terdampak pandemi. Namun, perusahaan tetap harus memberitahukan
Pemprov DKI Jakarta (Kompas, 2/11/2020).

97