Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 99
Perwakilan pekerja dan pengusaha menilai kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2021 secara
asimetris itu adil. Saat pandemi, pekerja terpuruk karena banyak perusahaan yang teRp aksa
tidak beroperasi, bahkan ditutup. Banyak pengusaha mengalami kondisi yang tak mudah.
Namun, di sisi lain, ada bidang usaha yang tetap bertumbuh, bahkan meraih keuntungan besar
ketika pandemi, seperti telekomunikasi dan kesehatan.
Keharusan menaikkan UMP 2021 bagi perusahaan tak terdampak pandemi masih membuka
perdebatan. Bisa jadi bidang usaha yang digeluti perusahaan itu diperkirakan meraih keuntungan
saat pandemi, seperti usaha pembuatan masker kesehatan. Namun, pengusaha bisa mengaku
secara tak langsung terdampak pandemi karena banyak kalangan yang memproduksi masker.
Pasar pun harus dibagi sehingga keuntungan di depan mata tidak bisa teijangkau. Kenaikan UMP
bisa juga membuat pengusaha hengkang.
Keterbukaan dan kejujuran, terutama dari pengusaha, menjadi kunci bagi terwujudnya keadilan
yang ingin dituju dari kebijakan pengupahan asimetris di DKI Jakarta. Organisasi pekerja dan
asosiasi pengusaha juga bisa membantu dengan melakukan pengawasan. Pemprov DKI Jakarta
perlu segera membuat ketentuan yang jelas dan terbuka mengenai perusahaan yang harus
memenuhi aturan UMP asimetris itu. Tak boleh ada celah untuk tawar-menawar atas kebijakan
tersebut.
Harus diingat, pemerintah membutuhkan pengusaha untuk bertumbuh. Pengusaha memerlukan
pekerja untuk beRp roduksi. Pekerja dan pengusaha memerlukan pemerintah untuk
perlindungan dan jaminan hukum. Saling membutuhkan.
98
