Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Dijelaskan Anies. pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi dunia usaha. Ia
menyebut, dunia usaha menghadapi kontraksi yang signifikan selama Covid-19. ditambah
berkurangnya mobilitas penduduk ke Jakarta sebagai kota bisnis pelayanan.

"Namun di sisi lain pandemi ini juga membuat beberapa sektor mengalami tumbuh lebih pesat
atau lebih cepat. Jadi efek dari pandemi ini tidak seragam," katanya.

"Ada yang mengalami penurunan yang jumlahnya amat besar, tapi ada juga yang stabil dan
bahkan berkembang lebih cepat." lanjut Anies.

Ia lalu mencontohkan industri yang berkembang lebih cepat yaitu pembuatan masker. Selama
pandemi Covid-19 masyarakat diwajibkan memakai masker, sehingga membuat produsen
memaksimalkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Ini contohnya kita semua memakai masker sekarang, jadi kalau produsen masker tumbuh besar
bahkan produksinya meningkat." ujar Anies.

Namun di sisi lain, kata dia. untuk bidang lainnya seperti jasa hotel mendadak sepi penghuni.
Karena itu. dalam mengambil kebijakan upah minimum provinsi (UMP) 2021, DKI Jakarta
mengeluarkan keputusan asimetris.

Menyulitkan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti kebijakan asimetris terkait upah minimum
provinsi (UMP) 2021 yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Partai peraih kursi
terbanyak hingga 25 orang di DPRD DKI itu menyebut, kebijakan tersebut akan menyulitkan
pemerintah dalam mengawasi karena jumlah perusahaan sangat banyak, hingga 80.000
perusahaan di Ibu Kota.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan

DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pemerintah daerah hendaknya tidak perlu
membuatkan klaster UMP 2021. Artinya perusahaan yang terdampak Covid-19 tidak perlu
menaikkan UMP. sedangkan perusahaan yang tetap berkembang wajib menaikkan UMP.

"Jangan per klaster begitu, mending evaluasi itu harus komprehensif betul kalau memang
berdasarkan hitungannya harus naik, ya naik," kata Gembong di DPRD DKI Jakarta pada Senin
(2/11).

Pesan

Sedangkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto menyatakan mendukung
langkah Anies. Namun pria yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu
memberikan enam pesan kepada Anies maupun buruh. Dia berharap, beberapa pesan itu dapat
diimplementasikan karena berkaca pada situasi Covid-19 saat Ini. Salah satu pesannya adalah
Purwanto meminta kepada para pekerja yang gajinya tidak naik pada 2021 untuk bersabar.
Mereka juga harus berempati kepada perusahaan, karena langkah ini diambil agar perusahaan
tidak semakin terpuruk.

"Bila dipaksakan tetap naik, justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga
menambah jumlah pengangguran." ujar Purwanto.
Pesan lainnya. Anies harus segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan
asimetris UMP 2021. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. Anies
dapat memilah mana perusahaan yang terdampak maupun yang tidak terdampak Covid-19. (faf)

76