Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020
P. 100

JOKOWI MINTA JAJARANNYA GODOK PROGRAM BANTUAN KHUSUS UNTUK
              HONORER
              JAKARTA, - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk merumuskan program bantuan
              yang ditujukan kepada tenaga honorer .

              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah
              tengah melakukan kajian untuk meringankan beban tenaga honorer akibat pandemi virus corona
              (Covid-19). Nantinya, program tersebut bakal ditujukan untuk seluruh tenaga honorer yang ada
              di Indonesia.

              "Pak  Presiden meminta  pendalaman terkait  tenaga  honorer.  Ini pemerintah  akan melakukan
              kajian untuk tenaga honorer akan diberi bantuan, karena sebagian kecil tenaga honorer ada
              yang sudah dapat bantuan dari data BPJS Ketenagakerjaan," ujar Airlangga ketika melakukan
              keterangan pers usai rapat terbatas, Senin (14/9/2020).

              Untuk  saat  ini,  bantuan  bagi  tenaga  honorer  disalurkan  melalui  program  subsidi  gaji  yang
              disalurkan kepada 15,7 juta pekerja.

              Melalui  program  tersebut,  pekerja  mendapatkan  bantuan  sebesar  Rp  600.000  dalam  empat
              bulan.  Dengan  demikian,  total  bantuan  yang  diterima  adalah  sebesar  Rp  2,4  juta.  Namun
              demikian, dari 15,7 juta tersebut, sebanyak 13 juta di antaranya adalah pekerja swasta, dan
              hanya 2,7 juta lainnya yang merupakan PNS honorer.

              "Sehingga dengan demikian ini akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer. Ini akan disiapkan
              program maupun detilnya," jelas Airlangga.

              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan  bantuan  subsidi  gaji  Rp
              600.000 yang diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan bagi
              karyawan swasta, pegawai honorer non-PNS juga mendapatkannya.

              "Pegawai pemerintah non-PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia
              memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," kata Ida dalam keterangan
              tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/8/2020).

              Sama  seperti  karyawan  swasta,  pegawai  hononer  yang  mendapatkan  bantuan  adalah  yang
              bergaji di bawah Rp 5 juta.

              Terpisah, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan (BP
              Jamsostek), Irvansyah Utoh Banja, mengatakan bantuan berlaku bagi pegawai honorer non-ASN
              yang aktif terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

              "Untuk honorer non-ASN selama statusnya peserta aktif per 30 Juni 2020 dengan upah yang
              dilaporkan  dan  dicatat  di  bawah  Rp  5  juta,"  ujar  Utoh  saat  dihubungi  Kompas.com,  Selasa
              (25/8/2020).

















                                                           99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105