Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020
P. 98

"Kami minta Kemenaker membuka akses pengaduan masyarakat, apabila profil penerima subsidi
              gaji,  masuk  kategeri  mampu,  masyarakat  bisa  melaporkan  untuk  subsidi  gaji  dicabut  atau
              dikembalikan," ujar Tulus saat dihubungi Senin, (14/9).

              Tulus melanjutkan, YLKI juga berharap Kemenaker terus melakukan  monitoring  dan evaluasi
              dalam pencairan pertama bantuan subsidi gaji tesebut. Apakah sudah tepat sasaran atau justru
              menyasar ke orang yang tidak berhak.

              Karena itu, ia meminta agar nama-nama penerima subsidi gaji dibuka ke masyarakat. Upaya ini
              bagian dari transparansi dalam penyaluran bantuan subsidi gaji.

              "YLKI  minta  nama-nama  penerima  subsidi  gaji  di  publish,  agar  masyarakat  bisa  mengontrol
              untuk memastikan tepat sasaran," ungkapnya.

              Selain itu, jika dalam pengawasan di pencairan pertama, ditemukan penerima justru yang tidak
              berhak maka bantuan bisa dicabut dan dialihkan ke pihak yang membutuhkan. Ini, kata Tulus,
              sangat penting agar bantuan tepat sasaran dan merata.

              YLKI juga, kata Tulus, menerima keluhan dari pekerja yang perusahaannya telah mengajukan.
              Akibatnya,  pekerja  yang  perusahaannya  telah  mengajukan  terancam  tidak  mendapatkan
              bantuan subsidi gaji.

              "Padahal sebenernya berhak mendapatkan tapi ini tidak ada toleransi jadi nggak dapat karena
              perusahaannya  telat,  saya  kira  ini  kriteria  apakah  ada  toleransi  atau  ada  jeda  atau  tidak,
              mestinya ada semacam peringatan, atau remind ke perusahaan itu agar bukan pekerja yang
              dirugikan," ungkapnya.

              Tak  hanya  itu,  Tulus  juga  menyoal  mengenai  proses  pengiriman  dana  yang  berbeda  antara
              rekening  setiap  bank.  "Ini  itu  apakah  karena  faktor  banknya,  atau  memang  dari  pihak
              kemenaker, karena misalnya bank tertentu, misal bank BRI itu lama sekali, nah ini kenapa, ini
              perlu evaluasi juga kenapa ini bisa lama," ungkapnya..






































                                                           97
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103