Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020
P. 56
Menurut Roy, bantuan stimulus diperlukan untuk menyehatkan kondisi arus kas perusahaan dan
menghindari munculnya kasus-kasus ketenagakerjaan. Sejauh ini, bantuan yang menyentuh
pelaku usaha adalah relaksasi pajak, penangguhan pajak penghasilan, relaksasi iuran BPJS
Kesehatan dan BP Jamsostek, serta bantuan tunai seperti subsidi gaji untuk pekerja dengan gaji
di bawah Rp 5 juta.
"Dampak dari stimulus itu belum signifikan. Di sektor ritel, hanya bisa memberi dampak kira-kira
10 persen terhadap arus kas," katanya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pelaku usaha tetap mengedepankan dialog dan
kesepakatan dalam relasi industrial dengan karyawan. PHK harus diupayakan menjadi opsi paling
terakhir.
Ada sejumlah langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk meringankan biaya operasional,
seperti mengurangi sif kerja, merumahkan pekerja secara bergilir, mengurangi upah, atau
memberi pensiun bagi yang telah memenuhi syarat. "Semua harus dilakukan dengan syarat ada
dialog dan kesepakatan dengan pekerja," ucapnya.
Peneliti ketimpangan sosial yang pernah menjabat Ekonom Kepala Bank Dunia di Indonesia Vivi
Alatas menuturkan, pembatasan sosial dan penerapan protokol kesehatan yang ketat adalah
keniscayaan. Indonesia tidak bisa memulihkan kondisi ekonomi tanpa mengatasi akar masalah,
yakni kesehatan.
Di sisi lain, pemerintah perlu mengakomodasi dampak penerapan PSBB terhadap peningkatan
kemiskinan dan pengangguran dengan mengoptimalkan program bantuan sosial. "Mereka yang
perlu mendapat perlindungan bukan sekadar penduduk miskin, melainkan juga penduduk rentan
miskin yang berasal dari kelompok kelas menengah bawah," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam siaran pers, Senin,
mengatakan, penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah
terealisasi Rp 237 triliun atau 34,1 persen dari pagu. Progres penyerapan anggaran tumbuh 30,9
persen secara bulanan.
Komite Penanganan Covid-19 dan PEN juga akan mengkaji beberapa program bantuan sosial
baru, salah satunya bantuan untuk tenaga honorer. "Mereka yang terdaftar dalam BPJS
KetenagaKerjaan akan mendapat bantuan berupa subsidi gaji. Namun, tenaga honorer yang
sudah mendapat bantuan hanya sebagian kecil," katanya. (ERK/AGE/KRN)
55
