Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020
P. 55
Penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta pada 14-27 September 2020
dikhawatirkan bisa memicu lagi kasus merumahkan dan melakukan pemutusan hubungan Kerja
pekerja. Untuk mengantisipasinya, pemerintah perlu mengoptimalkan realisasi stimulus bagi
dunia usaha dan bantuan sosial bagi peKerja.
OPTIMALKAN BANSOS-STIMULUS
Pemerintah meminta pengusaha agar tidak lagi merumahkan atau mem-PHK pekerja. Hal ini
perlu dibarengi dengan mengoptimalkan realisasi stimulus dunia usaha dan bantuan sosial.
Penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta pada 14-27 September 2020
dikhawatirkan bisa memicu lagi kasus merumahkan dan melakukan pemutusan hubungan Kerja
pekerja. Untuk mengantisipasinya, pemerintah perlu mengoptimalkan realisasi stimulus bagi
dunia usaha dan bantuan sosial bagi peKerja.
Lisa (44), petugas layanan pelanggan perusahaan keuangan swasta di kawasan Sudirman,
Jakarta Pusat, mengaku khawatir perusahaannya kembali mengurangi penghasilan pegawai.
Setelah beberapa bulan PSBB diterapkan sejak April 2020, gajinya sudah dikurangi sampai 50
persen.
"Karena penghasilan berkurang, akhirnya waktu itu banyak karyawan yang mengundurkan diri.
Ada juga karyawan di bagian lain yang dikurangi," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin
(14/9/2020).
Randy (31) juga khawatir dengan pekerjaannya sebagai juru masak kontrak di salah satu
restoran di kawasan bisnis Sudirman saat PSBB diterapkan lagi. Ia mengatakan, restoran
tempatnya beKerja sangat bergantung pada perkantoran dan mulai pulih di masa PSBB transisi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, Aprindo
belum bisa memprediksi seberapa signifikan dampak dari penerapan PSBB kedua terhadap laju
pemutusan hubungan Kerja (PHK) di sektor ritel. Pada hari pertama PSBB, jumlah pengunjung
ke pusat perbelanjaan dan pusat ritel turun hingga separuh dari jumlah kunjungan biasanya.
Saat PSBB dilonggarkan, kunjungan ada di kisaran 35 persen dari kondisi normal. Pada hari
pertama PSBB diketatkan kembali, jumlah pengunjung menurun ke 10-15 persen, dengan hanya
5 persen yang berbelanja.
"Kami masih menunggu dan mencermati sampai satu ming-gu ke depan. Kalau toko sudah tidak
mampu membendung biaya operasional yang lebih besar dari pendapatan, bisa ada yang
dirumahkan dan di-PHK. Makanya kami berusaha menjaga sekali protokol kesehatan di mal dan
ritel modern. Kami berharap masyarakat tetap berbelanja," tutur Roy.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, selama enam bulan pandemi, ada 3,59 juta pekerja
yang terdampak Covid-19 dan kehilangan sumber pemasukan. Mereka terdiri dari pekerja formal
yang di-PHK dan dirumahkan, pekerja informal yang terdampak, serta calon peKerja migran yang
gagal diberangkatkan ke luar negeri.
Di sektor ritel sendiri, lanjut Roy, ada 5.000 sampai 6.000 pekerja yang dirumahkan dan di-PHK.
Persentase yang dirumahkan lebih banyak daripada yang di-PHK.
Realisasi stimulus
Roy juga mempertanyakan janji pemerintah memberikan stimulus kredit korporasi senilai Rp 100
triliun melalui 15 bank himpunan milik negara dan bank umum lain. "Sejauh ini, penyaluran kredit
korporasi masih minim dan belum menyentuh banyak sektor, termasuk ritel," katanya.
54
