Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020
P. 50
Judul Ingat, Perusahaan Pelanggar PSBB Terancam Ditutup
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar
Halaman/URL Pg15
Jurnalis MRA
Tanggal 2020-09-15 04:21:00
Ukuran 189x240mmk
Warna Warna
AD Value Rp 85.050.000
News Value Rp 255.150.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Na-kertransgi)
DKI Jakarta) Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) awal, perkantoran atau kegiatan
usaha yang tidak dikecualikan ditutup, tetapi PSBB kali ini boleh dibuka tetapi membatasi
karyawannya 25 persen dan tetap memperhatikan protokol kesehatan
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Na-kertransgi)
DKI Jakarta) Memang pada masa PSBB transisi, kami lakukan penutupan di salah satu divisi
dimana karyawan itu terkonfirmasi positif, tetapi Pergub 88 tahun 2020 sudah seluruhnya karena
kami tidak mau lagi ada penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Na-kertransgi)
DKI Jakarta) Jadi kalau perusahaan atau perkantoran menutup-tutupi kemudian ketahuan kami
lakukan penutupan dan akan sanksi denda senilai Rp 50.000.000, kalau masih mengulangi
kesalahannya menjadi Rp 100.000.000, masih bandel lagi jadi 150.000.000. Maka itu,
karyawannya bisa melaporkan kalau di tempat kerjanya ada kasus positif
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Na-kertransgi)
DKI Jakarta) Apabila masa PSBB sudah selesai, sudah aman, pihak perusahaan masih tetap harus
membayar sesuai dengan denda yang diberikan. Sebelum dia membayar akan kita tutup, tetapi
seupa-manya tetap curi-curi beroperasi, kita rekomendasikan untuk pencabutan izin
positive - Anies (Gubernur) Dalam PSBB mulai 14 September ini, fokus utama kita adalah
pembatasan di arena perkantoran. Di arena perkantoran pemerintahan, kedisiplinan untuk
mengatur jam kerja dan mengatur jumlah pegawai telah berjalan lebih baik. Tapi, di swasta
harus ada peningkatan kedisiplinan
positive - Anies (Gubernur) Misalnya, Masjid Raya harus ditutup dulu, tapi tempat ibadah di
komunitas bisa tetap dijalankan
49