Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020

Andri menambahkan, perusahaan yang tidak mau membayar denda administrasi akan ditutup
sampai perusahaan bersangkutan membayar.
"Apabila masa PSBB sudah selesai, sudah aman, pihak perusahaan masih tetap harus membayar
sesuai dengan denda yang diberikan. Sebelum dia membayar akan kita tutup, tetapi seupa-
manya tetap curi-curi beroperasi, kita rekomendasikan untuk pencabutan izin," tandas Andri.

Fokus Area Perkantoran

Gubernur DKI Jakarta An-ies Baswedan menggarisbawahi pengetatan dan penegakan protokol
kesehatan di wilayah perkantoran untuk memutus mata rantai penularan Covid 19 yang
belakangan ini meningkat signifikan.

"Dalam PSBB mulai 14 September ini, fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran.
Di arena perkantoran pemerintahan, kedisiplinan untuk mengatur jam kerja dan mengatur
jumlah pegawai telah berjalan lebih baik. Tapi, di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan,"
kata Anies.

Dengan pengetatan disiplin ini, lanjutnya, bisa menekan kasus yang bermunculan di klaster
perkantoran. Pengetatan kembali PSBB mulai berlaku selama 2 pekan ke depan.

Gubernur Anies menyebut, terdapat 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan
menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi pekerjanya 50 persen. Yakni
bidang kesehatan, bahan pangan dan makanan minuman, energi, komunikasi dan teknologi
informasi, keuangan dan perbankan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis,
pelayanan dasar, dan sektor usaha yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan kantor pemerintahan dan kantor swasta di luar 11 sektor tersebut akan mengacu
pada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB) bahwa di zona dengan risiko tinggi, kantor tetap diperbolehkan
beroperasi dengan maksimal 25 persen pegawai yang bekerja dari kapasitas dalam tempat dan
waktu yang bersamaan.

Selama dua pekan ke depan pula, terdapat beberapa kegiatan yang harus ditutup antara lain
institusi pendidikan; seluruh kawasan pariwisata (taman rekreasi, dan seluruh kegiatan hiburan);
taman kota. Ruang Publik Terpadu Ramali Anak (RPTRA). dan fasilitas umum yang berkaitan
dengan kegiatan perkumpulan orang.

Kegiatan resepsi pernikahan, seminar, dan konferensi dilakukan pembatasan ketat. Khusus untuk
kegiatan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama
(KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

Kemudian restoran, rumah makan, kafe bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran
atau ambil bawa pulang, tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di
tempat.

Mengenai tempat ibadah hanya di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga, ini dapat
beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Tapi, tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari
berbagai komunitas, berbagai lokasi, dan tempat ibadah di kampung-kampung maupun komplek
yang zona merah itu tidak diizinkan untuk beroperasi.

"Misalnya, Masjid Raya harus ditutup dulu, tapi tempat ibadah di komunitas bisa tetap
dijalankan," terang Anies.

Mengenai pasar dan pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi dengan menetapkan batasan
kapasitas paling banyak 50 persen pengunjung yang berada dalam lokasi secara bersamaan.

51