Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020
P. 51
Ringkasan
PERUSAHAAN pelanggar protokol kesehatan Covid-19 akan dikenakan sanksi progresif. Jika
denda diabaikan, akan dicabut izin usahanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Na-kertransgi) DKI Jakarta, Andri Yansyah
menjelaskan, perusahaan esensial atau yang dikecualikan boleh beroperasi dengan tetap
melaksanakan pembatasan karyawan sebesar 50 persen dan melaksanakan protokol kesehatan.
INGAT, PERUSAHAAN PELANGGAR PSBB TERANCAM DITUTUP
PERUSAHAAN pelanggar protokol kesehatan Covid-19 akan dikenakan sanksi progresif. Jika
denda diabaikan, akan dicabut izin usahanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Na-kertransgi) DKI Jakarta, Andri Yansyah
menjelaskan, perusahaan esensial atau yang dikecualikan boleh beroperasi dengan tetap
melaksanakan pembatasan karyawan sebesar 50 persen dan melaksanakan protokol kesehatan.
Sementara perusahaan nonesensial atau yang tidak dikecualikan boleh beroperasi, tetapi
membatasi maksimal 25 persen karyawannya.
"Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) awal, perkantoran atau kegiatan usaha yang
tidak dikecualikan ditutup, tetapi PSBB kali ini boleh dibuka tetapi membatasi karyawannya 25
persen dan tetap memperhatikan protokol kesehatan," ungkap Andri, di Jakarta, kemarin.
Andri menjelaskan, apabila ditemukan kasus positif pada area perkantoran atau tempat kerja,
maka akan dilakukan penghentian kegiatan dan usaha secara keseluruhan selama tiga hari untuk
disinfektan.
Hal ini berbeda dengan PSBB transisi yang hanya menghentikan sementara kegiatan dan usaha
pada divisi atau bidang di mana karyawan yang positif tersebut bekerja.
"Memang pada masa PSBB transisi, kami lakukan penutupan di salah satu divisi dimana karyawan
itu terkonfirmasi positif, tetapi Pergub 88 tahun 2020 sudah seluruhnya karena kami tidak mau
lagi ada penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran," urai Andri.
Pihanya akan mengenakan sanksi terhadap perkantoran atau perusahaan yang tidak melakukan
protokol pencegahan penularan Covid-19. Terlebih perkantoran atau perusahaan yang tidak
melaporkan jika ada karyawannya terkonfirmasi positif Covid-19 sanksi yang diberikan akan lebih
tegas.
Denda yang akan dikenakan bagi perusahaan atau tempat usaha pelanggar pun tidak main-
main. Mereka akan dikenakan sanksi penutupan serta denda administrasi senilai Rp 50.000.000.
Denda administrasi ini berlaku progresif jika mengulangi kesalahan.
"Jadi kalau perusahaan atau perkantoran menutup-tutupi kemudian ketahuan kami lakukan
penutupan dan akan sanksi denda senilai Rp 50.000.000, kalau masih mengulangi kesalahannya
menjadi Rp 100.000.000, masih bandel lagi jadi 150.000.000. Maka itu, karyawannya bisa
melaporkan kalau di tempat kerjanya ada kasus positif," ungkapnya.
Menurut Andri, Pemprov DKI Jakarta sudah mengenakan denda progresif kepada pelanggar
protokol kesehatan yang diatur secara sistem melalui aplikasi Jakarta Awasi Peraturan Daerah
(JakAPD). Untuk pengaduan bisa dilakukan daring melalui bit.ly/covidJ9 perusahaan atau call
center yang nomornya sudah tersebar di media sosial.
50
