Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

Semisal, Permenaker No 14/2020 mengatur sejumlah syarat bagi penerima BLT Rp600 ribu
tersebut. Yakni pekerja adalah penerima upah, serta aktif terdaftar dan membayar iuran
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020.

Corporate Lawyer Yogyakarta, Rudi Hermanto menyikapi syarat dan ketentuan BLT tersebut.
"Menurut saya, saat ini yang masih menjadi persoalan BLT Rp 600 ribu terdapat pada tataran
realisasinya. Pemerintah tidak bisa begitu saja merealisasikannya, karena ada syarat pekerja
penerima upah, serta aktif terdaftar dan membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
hingga Juni 2020. Nah, aturan ini mengganjal pekerja dapat BLT tersebut," kata Rudi, Senin
(7/9/2020).

Menurut Rudi, sebaiknya syarat BPJS Ketenagakerjaan aktif sampai Juni 2020, dihapuskan saja.
Ini perlu dilakukan agar pekerja bisa menerima BLT yang jadi haknya. Perlu diketahui, akibat
daya beli masyarakat turun, income perusahaan-perusahaan juga turun. "Sebagai seorang
corporate lawyer saya memahami situasi ini, perusahaan banyak yang krisis," kata Rudi,
Dampaknya, lanjut Rudi, perusahaan-perusahaan yang keuangannya sulit terpaksa tidak
membayarkan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan sejak pandemi Covid-19. Akibatnya pekerja
sudah banyak yang BPJS Ketenagakerjaannnya tidak dibayarkan iurannya lagi sejak Maret.
"Makanya saya minta sebaiknya syarat aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan
Juni itu dihapus saja. Supaya BLT ini tak hanya jadi lip service pemerintah," kata Rudi.

Jangan sampai kalau BLT pekerja tidak cair, ujar dia, muncul persoalan baru. Yakni dikira
pengusaha tidak mengurus bantuan BLT itu, padahal dengan kondisi sulit perusahaan untuk
membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebab pada bulan Maret sudah banyak
perusahaan yang bangkrut akibat pandemi Covid-19.

Perlu dipahami, tambah Rudi, jaminan biaya kesehatan pasti jadi prioritas tinggi untuk pekerja,
sehingga setelah biaya makan tercukupi lalu masih ada sisa uang pasti mereka akan prioritaskan
untuk membayar BPJS bukan yang lain dulu. Makanya hapus saja syarat mendapat BLT yang
menyusahkan.

Selain tidak mempersulit pekerja untuk dapat BLT, Rudi juga meminta agar pemerintah juga
memperhatikan nasib para pensiunan dan warga kurang mampu. Pemerintah harus berusaha
memberikan bantuan sembako seperti beras, gula, minyak dan lainnya agar beban kebutuhan
pokok warga kurang mampu bisa terpenuhi dengan adanya bantuan pemerintah dalam kurun
waktu 6 bulan ke depan.

Pemerintah, sambungnya, dalam kondisi sulit secara ekonomi yang berdekatan dengan
momentum pilkada di sejumlah daerah, tidak banyak anggaran yang digelontorkan untuk pilkada
di tengah pandemi. Sebaiknya fokus pemerintah saat ini adalah menaikan daya beli masyarakat
dengan stimulan ekonomi dan bantuan langsung untuk masyarakat. [ipe].

108