Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020
P. 105
Permintaan buruh soal kenaikan upah minimin sebanyak 8 persen membuat sejumlah pengusaha
berteriak.
Seperti yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia (DPD HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang yang meminta buruh untuk tidak
membicarakan kenaikkan UMP di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19.
"Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini akibat dampak Covid-19 sangat tidak elok kita bicara
UMP, UMK, atau UMSK apalagi sampai mematok angka kenaikan 8 persen, apa dasarnya dan
rumusnya?" kata Sarman lewat keterangan persnya, Minggu (6/9).
Anggota LKS Tripartit Nasional ini menyampaikan, para pengusaha telah memiliki aturan dalam
menetapkan kenaikan UMP atau UMK merujuk pada PP 78/2015. Ia juga meminta agar KSPI
sebagai salah satu federasi yang menuntut kenaikan upah tidak membuat gaduh di saat sulit
seperti hari ini.
"Jangan dalam kondisi seperti ini KSPI membuat suasana psikologi pengusaha semakin tidak
tenang. Pengusaha saat ini sedang berjuang keras untuk bertahan sampai badai ini berlalu dan
pekerja juga sangat mengerti kondisi cashflow pengusaha, makanya banyak pekerja/buruh
yang tidak meminta berbagai fasilitas yang selama ini didapatkan," ucapnya.
Sufmi Dasco: Demo KSPI Beri Dukungan Moral Ke DPR Terkait RUU Omnibus Law Ciptaker Wakil
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta ini mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah
gerakan melawan Covid-19 secara bersama dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan agar
perekonomian kembali bangkit.
"Jadi, jika ada permintaan kenaikan UMP atau UMK tahun 2021, sangat tidak beralasan dan
terkesan tidak mau tahu kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat ini," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO Tag: BURUH COVID-19 UMP .
104
