Page 413 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 413
SIDAK, KEMNAKER GAGALKAN 11 CALON PEKERJA MIGRAN ILEGAL
Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah.
Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan,
Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma,
Makassar, Jakarta Timur.
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam
mengurusi prosesnya.
Atas kejadian tersebut, Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika
ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja
ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah.
"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi
atau Kabupaten/Kota setempat," bebernya.
Dia juga mengimbau para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker
yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan.
Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Ridho
Amrullah mengemukakan Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah.
"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," Ridho.
Ridho mengatakan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan.
Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun,
Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung,
Purbalingga, dan Cilegon.
Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur
Tengah.
"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho.
Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Yuli Adiratna menyatakan
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini.
"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan
kepolisian agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli.
412
