Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

BAKAL ADA SATGAS THR UNTUK PANTAU PENGUSAHA YANG SUKA NGELES

Bakal Ada Satgas THR untuk Pantau Pengusaha yang Suka Ngeles Dita Angga Rusiana Rabu, 14
April 2021 - 16:20 WIB loading.

Foto/ilustrasi/SINDOnews JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Andi Gani Nena Wea hari ini mendatangi istana. Dia mengaku bertemu dengan beberapa
menteri di istana.

"Dengan pemerintah, dengan beberapa menteri. Dan juga kita menyampaikan bahwa harapan
kita, pemerintah pada saat ini, dan kita juga sampaikan soal omnibus law," katanya, Rabu
(14/4/2021).

Dia mengatakan bahwa salah satu yang dibahas berkaitan dengan tunjangan hari raya (THR).
Seperti diketahui, saat ini THR tengah menjadi polemik jelang Lebaran. ("Juga membahas soal
THR yang menjadi polemik sekarang dan semoga Menaker segera menerbitkan Satgas THR yang
diisi oleh buruh dan pengusaha. Jadi ada kesimbangan. Bukan hanya pemerintah," ungkapnya.

Andi mengatakan bahwa jika Satgas THR diisi tiga pihak maka akan berimbang dalam menangani
persoalan THR. Dengan begitu dapat diketahui mana saja perusahaan yang mampu dan tidak
memberikan THR.

"Karena itu kita minta di tahun 2021 Satgas THR diisi oleh tiga pihak, yaitu pemerintah, buruh
dan pengusaha agar bisa berimbang. Jadi bisa netral dan bisa memberikan masukan-masukan
yang benar-benar seimbang. Dari pengusaha memberikan argumentasi, dari federasi buruh juga
memberikan argumentasi yang tepat. Dan kita bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu
atau tidak memberikan THR," paparnya.

Dia menekankan pentingnya pengawasan dalam pemberian THR ini. Namun paling tepat hal ini
diawasi oleh pemerintah, pengusaha, dan buruh. ("Yang penting yang terbaik pengawasan itu
ada dan melekat dan juga harus diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang
tidak memberikan THR secara utuh," tuturnya.

Dia menyebut masih ada perusahaan yang masih mencicil THR dari tahun 2020 sampai hari
ini."Maka dari itu harus ada penegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kalau
ada perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik," pungkasnya.

(uka).

253