Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 250

Judul               Pemerintah Jamin Perlindungan bagi ABK di Kapal Asing
                Nama Media          investor.id
                Newstrend           Perlindungan ABK
                Halaman/URL         https://investor.id/business/pemerintah-jamin-perlindungan-bagi-abk-
                                    di-kapal-asing
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-04-14 17:33:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Berbicara  tentang  perlindungan  bagi  PMI
              maka sesuai amanat undang-undang Nomor 18 tahun 2017 itu mencakup perlindungan PMI itu
              mencakup baik sebelum selama maupun setelah bekerja. PMI juga dilindungi dari sisi hukum,
              sosial, dan ekonomi

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berbagai kasus yang menimpa awak kapal
              perikanan migran kita di kapal asing pada hakikatnya merupakan dampak yang ditimbulkan dari
              tahapan awal di dalam negeri hingga keseluruhan rangkaian proses penempatan

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Tahapan-tahapan  tersebut  kita  lakukan
              evaluasi dan langkah-langkah pembenahan agar dampak masalah yang ditimbulkan nantinya
              pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat kita tekan secara signifikan
              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan juga senantiasa
              melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kepada  perusahaan  penempatan  pekerja  migran,
              termasuk menempatkan awak kapal perikanan. Guna memastikan bahwa dalam operasionalnya
              perusahaan penempatan tidak melakukan pelanggaran aturan

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian para nelayan atau pun awak
              kapal perikanan Indonesia tidak perlu harus bekerja di kapal asing

              negative  -  Benny  Rhamdani  (Kepala  BP2MI)  Pokok  permasalahan  sulitnya  penyelesaian
              penanganan  kasus  ABK  perikanan  ini  adalah  ketidakjelasan  tata  kelola  penempatan  dan
              perlindungan ABK. Kami berharap dengan adanya UU 18 Tahun 2017 dan peraturan turunannya
              akan memberikan jawaban yang pasti untuk tata kelola, penempatan dan perlindungan bagi ABK

              positive  -  Benny  Rhamdani  (Kepala  BP2MI)  Kondisi  demikian  dapat  diantisipasi  dengan
              meningkatkan koordinasi dan kerjasama seluruh pihak baik internal maupun ekternal termasuk
              masyarakat yang harus terlibat

              negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Kami juga pernah melakukan penggerebekan pada
              satu tempat yaitu di Garut, kurang lebih ada 30 ABK yang mereka telah bekerja selama 2 tahun
              dan dikembalikan ke tanah air tetapi mereka tidak pernah menerima haknya

                                                           249
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255