Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Ringkasan

Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal berbendera asing.
Salah satu langkah yang dilakukan dengan mengimplementasikan Undang Undang Nomor 18
tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

PEMERINTAH JAMIN PERLINDUNGAN BAGI ABK DI KAPAL ASING
JAKARTA, - Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal
berbendera asing. Salah satu langkah yang dilakukan dengan mengimplementasikan Undang
Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Berbicara tentang perlindungan bagi PMI maka sesuai amanat undang-undang Nomor 18 tahun
2017 itu mencakup perlindungan PMI itu mencakup baik sebelum selama maupun setelah
bekerja. PMI juga dilindungi dari sisi hukum, sosial, dan ekonomi," ucap Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah dalam acara seminar bertajuk Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing yang
berlangsung secara virtual, Rabu (14/4).

Ida menuturkan regulasi tersebut juga ikut mengatur perlindungan dan hak dari awak kapal
perikanan Indonesia serta PMI dan keluarganya. Namun, Ida tidak menampik dalam
kenyataannya masih terdapat perbudakan modern di laut Indonesia masih melihat banyak hak-
hak PMI yang dilanggar.

"Berbagai kasus yang menimpa awak kapal perikanan migran kita di kapal asing pada hakikatnya
merupakan dampak yang ditimbulkan dari tahapan awal di dalam negeri hingga keseluruhan
rangkaian proses penempatan," ucap Ida.

Bila telusuri lebih jauh pada proses atau tahapan awal di dalam negeri untuk rangkaian proses
penempatan awak kapal perikanan migran beberapa titik proses yang berpotensi menimbulkan
berbagai masalah mulai dari proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan
awak kapal, proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan, dan sertifikasi.

"Tahapan-tahapan tersebut kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan agar
dampak masalah yang ditimbulkan nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat kita
tekan secara signifikan," tutur Ida.

Menaker mengatakan untuk menjalankan pembenahan tentunya perlu keterlibatan, koordinasi,
dan sinergi antar kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan dan
perlindungan awak kapal migran yang lebih baik. Menurutnya berbagai regulasi nasional yang
telah ada selama ini dalam upaya perlindungan awak kapal perikanan telah merujuk pada
instrumen internasional walaupun belum secara utuh.

Ida menuturkan substansi pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai perlindungan
awak kapal dibuat berdasarkan instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO mengenai maritim
(Maritime Labour Convention) dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja di Sektor
Perikanan, serta aturan perundang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang
pelayaran, kepelautan, serta perikanan.

Melalui RPP tersebut agar memberikan perlindungan awak kapal perikanan mulai dari sebelum
selama dan setelah mereka bekerja. Serta mengakomodasi sejumlah masalah yang terjadi yaitu
permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan, dan koordinasi antar kementerian dan

250