Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 249
Selain memberikan pelindungan bagi ABK mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja,
permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar K/L terkait,
rendahnya kompetensi awak kapal perikanan kita, serta lemahnya pengawasan, diharapkan juga
tidak lagi muncul.
"Substansi RPP Pelindungan Awak Kapal diambil dari instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO
mengenai maritim [Maritime Labour Convention] dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja
di Sektor Perikanan, serta aturan perundang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang
pelayaran, kepelautan, serta perikanan," kata Ida dalam siaran pers, Rabu (14/4/2021).
Kemenaker juga melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan penempatan
pekerja migran, termasuk yang menempatkan awak kapal perikanan, guna memastikan
perusahaan ini dalam operasionalnya tidak melakukan pelanggaran aturan.
Saat ini, rancangan PP tersebut telah selesai proses harmonisasi dan telah diajukan ke
Sekretariat Negara. Perbaikan tata kelola ini, sambungnya, akan mudah direalisasikan jika
terdapat instrumen hukum yang mengaturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan pokok permasalahan
dalam penanganan ABK perikanan di Indonesia disebabkan ketidakjelasan tata kelola
penempatan ABK.
Hal tersebut, lanjutnya, disebabkan oleh masih terjadinya tumpang tindih dalam pemberian izin
penempatan bagi awak kapal yang ingin bekerja di kapal berbendara asing.
248
