Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

lembaga. Berikutnya yaitu rendahnya kompetensi awak Kapal Perikanan serta lemahnya
pengawasan terhadap ABK.
"Kementerian Ketenagakerjaan juga senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
perusahaan penempatan pekerja migran, termasuk menempatkan awak kapal perikanan. Guna
memastikan bahwa dalam operasionalnya perusahaan penempatan tidak melakukan
pelanggaran aturan," ucap Ida.

Ida mengatakan pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya
mutlak dilakukan untuk kepentingan bersama sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh
rakyatnya sendiri.

"Dengan demikian para nelayan atau pun awak kapal perikanan Indonesia tidak perlu harus
bekerja di kapal asing," kata Ida.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
dalam waktu setahun terakhir, BP2MI menangani 432 kasus ABK dan dan kepulangan ABK
sebanyak 22.553 ABK dengan variasi kasus. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu gaji
yang tidak layak, gaji yang tidak dibayarkan sepenuhnya. jam kerja yang tidak terbatas,
kekerasan yang dialami oleh para ABK, kondisi kerja yang tidak manusiawi hingga tidak adanya
jaminan sosial dan keselamatan kerja.
"Pokok permasalahan sulitnya penyelesaian penanganan kasus ABK perikanan ini adalah
ketidakjelasan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK. Kami berharap dengan adanya
UU 18 Tahun 2017 dan peraturan turunannya akan memberikan jawaban yang pasti untuk tata
kelola, penempatan dan perlindungan bagi ABK," ucap Benny.

Salah satu kendala pemerintah adalah tidak adanya data tunggal yang valid mengenai jumlah
ABK perikanan dan PMI secara umum. Pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan secara
maksimal bila tidak memiliki data yang pasti.
"Kondisi demikian dapat diantisipasi dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama seluruh
pihak baik internal maupun ekternal termasuk masyarakat yang harus terlibat," tutur Benny.

Benny menuturkan selama 11 bulan terakhir pihaknya telah melakukan tindak pencegahan
melalui penggerebekan sebanyak 19 kali di lapangan. Dari hasil pencegahan tersebut, Ia
menemukan calon pekerja migran Indonesia awak kapal perikanan berada di tempat yang sangat
tidak layak, diberikan makan minum yang sangat tidak memadai. ABK tidak dibekali dengan
pelatihan yang cukup untuk diberangkatkan bekerja. Bahkan mereka juga tidak memiliki
pendidikan yang memadai dan cukup sebagai awal kapal perikanan.

"Kami juga pernah melakukan penggerebekan pada satu tempat yaitu di Garut, kurang lebih ada
30 ABK yang mereka telah bekerja selama 2 tahun dan dikembalikan ke tanah air tetapi mereka
tidak pernah menerima haknya," ucap Benny.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

251