Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 289
ALASAN KARYAWAN KEPUNG KANTOR KFC: UPAH DIPOTONG HINGGA TAK DAPAT
THR
Beberapa hari lalu karyawan yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia
(SPBI) PT Fast Food Indonesia Tbk (pemegang waralaba merek KFC Indonesia) menggeruduk
gerai KFC di MT Haryono, Jakarta sekaligus kantor pusat KFC Indonesia.
Para karyawan tersebut mendesak emiten berkode saham FAST itu mengeluarkan kebijakan
pembayaran upah sebagaimana biasanya dan segera mengembalikan upah yang selama ini
ditahan perusahaan. Lalu, apa alasan dibalik munculnya tuntutan tersebut? Menurut keterangan
resmi SPBI yang diterima detikcom, Rabu (14/4/2021), sejak ada pandemi COVID-19 tepatnya
sejak April 2020 lalu, FAST sudah mengeluarkan kebijakan pemotongan upah dan hold upah
serta menunda hingga tak membayar THR sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) KFC serta menunda pembayaran upah lembur buruh.
"Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan upah jauh di bawah Upah
Minimum Kota/Kabupaten yang berlaku pada tahun 2020," terangnya.
Bahkan, pemotongan upah, penundaan pembayaran THR dan upah lembur itu, sambung SPBI,
dilakukan FAST tanpa persetujuan buruh.
"Ini bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 sebagaiamana diubah
dalam kententuan pasal 81 angka 24 Undang-undang Cipta Kerja," sambungnya.
Tak berhenti di situ, FAST disebut-sebut juga mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran
tunjangan kelahiran, kematian, pernikahan dan penghargaan masa kerja.
"Padahal, kebijakan ini sudah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Penerapan
Jam kerja 28 Jam per minggu bagi pekerja yang dirumahkan dan pekerja store yang tutup
sementara," tambahnya.
Sudah berapa lama ini dialami karyawan KFC ? Lanjut halaman berikutnya.
Hal ini, katanya, sudah dialami seluruh pekerja KFC hampir setahun sejak pandemi COVID-19
"Dan hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan dibayarkan oleh pengusaha
kepada Pekerja," ucapnya.
Untuk itu, demonstrasi akhirnya menjadi pilihan. Selain mendesar dikeluarkannya kebijakan
pembayaran upah, para karyawan yang tergabung di SPBI juga mendesar perusahaan
menghapus kebijakan pemotongan upah dan penahanan upah serta memberikan THR 2021
seusai PKB dan menaikkan upah level staff hingga dibayar upah lemburnya.
Para buruh itu juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan agar melakukan pemeriksaan terkait
dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh FAST.
288
