Page 285 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Andi mengapresiasi kebijakan pemerintah mendorong pengusaha membayar THR 100 persen
tahun ini. Namun, ia meminta pemerintah lebih serius mengawasi pelaksanaan kebijakan
pemberian THR.

"Kita membahas dengan pemerintah sudah selesai, yang penting yang terbaik adalah
pengawasan ada dan melekat, dan juga diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang
memang tidak memberikan THR secara utuh," imbuhnya dalam rekaman yang diterima
CNNIndonesia.com, Rabu (14/4).

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta keterlibatan elemen buruh dalam Satuan Tugas THR. Ia
menyarankan satgas diisi oleh perwakilan pemerintah, buruh, dan pengusaha.

Menurut Andi, langkah itu penting untuk memberi keadilan dalam pengawasan. Dengan
demikian, satgas bisa bekerja efektif guna memastikan perusahaan membayar THR tepat waktu.

"Agar bisa berimbang, agar bisa netral, bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar
seimbang dari pengusaha, memberikan argumentasi dari konfederasi buruh," tutur Andi.

Andi mengklaim sejumlah menteri menemuinya dalam kesempatan itu. Menurut dia, respons
pemerintah cukup positif terhadap aspirasi kalangan buruh soal THR.

"Direspons dengan baik. Mudah-mudahan 1-2 hari ini Menteri Tenaga Kerja akan segera
mengeluarkan, mudah-mudahan harapan kami, ya harapan kami akan mengeluarkan kebijakan
baru," ucap Andi.
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan terkait kewajiban perusahaan membayar THR
jelang Idul Fitri. Aturan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan.
Pemerintah mewajibkan buruh membayar THR secara penuh paling lambat tujuh hari sebelum
hari raya. Bagi perusahaan yang kesulitan, diberi kelonggaran hingga H-1 lebaran asal sudah
sepakat dengan para pekerja.

284