Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 287
Keberadaan Satgas diharapkan diisi dari kalangan pengusaha dan pekerja dan pemerintah.
"Ada perusahaan yang masih mencicil sampai hari ini dan belum selesai. Karena itu harus ada
ketegasan dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas, kalau ada perusahaan yang
tidak melakukan kewajibannya dengan baik," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi mewajibkan para
pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja atau buruhnya
secara penuh dan tepat waktu. Pemerintah meminta komitmen pembayaran THR oleh
pengusaha. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, komitmen ini harus dibuktikan
karena Pemerintah telah memberikan banyak bantuan ataupun insentif kepada para pengusaha.
Bantuan dan insentif itu digelontorkan untuk menghadapi Pandemi COVID-19.
"Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu kepada pekerja atau buruh," kata dia saat konferensi pers, Senin, 12 April 2021.
Ida pula mewajibkan pembayaran THR tersebut secara penuh dan tepat waktu melalui Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Melalui surat tersebut, pengusaha wajib bayar THR
maksimal H-7 hari raya keagamaan Idul Fitri 2021. Namun Ida menekankan, SE tersebut juga
memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 yakni THR boleh
dicicil minimal H-1 Idul Fitri 2021 sesuai dengan kesepakatan tertulis bersama pekerjannya.
Jika para pengusaha masih menyalahgunakan kewajibannya untuk memberikan THR 2021, maka
sesuai Permenaker Nomor 6/2016 Pasal 10, Ida menekankan, akan dikenakan denda
keterlambatan bayar THR sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.
286
