Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 297

PRESIDEN KSPSI TEMUI SEJUMLAH MENTERI DI ISTANA, MINTA SATGAS THR
              DIBENTUK
              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea baru saja
              mengunjungi Kepresidenan, Jakarta, untuk bertemu sejumlah menteri dan perwakilan lainnya.

              Dalam pertemuan itu, Andi membahas persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja.
              Dia juga mengungkapkan keinginannya agar ada pembentukan Satgas dalam waktu dekat ini.

              "Tentu membahas tentang kepentingan pekerja di Indonesia, juga membahas soal THR menjadi
              polemik sekarang. Semoga Menaker segera menerbitkan Satgas THR yang juga diisi oleh dan
              pengusaha.  Jadi  ada  keseimbangan,  bukan  hanya  oleh  pemerintah,"  kata  Andi  di  usai
              pertemuan, Rabu (14/4).

              "Karena sekarang kita berterima kasih kepada pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk
              memberikan THR secara penuh. Akhirnya penguasaan harus dilakukan oleh tiga pihak [yaitu]
              pemerintah, buruh, dan pengusaha," tambahnya.

              Dalam  persoalan  ini  dia  juga  menekankan  pentingnya  pengawasan.  Khususnya  terhadap
              perusahaan-perusahaan untuk pembayaran THR.

              Di sisi lain, dia juga ingin ada sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang belum membayarkan
              THR, termasuk pada periode lalu.

              "Yang  terbaik  adalah  pengawasan  ada  dan  melekat  dan  juga  diberikan  sanksi  kepada
              perusahaan-perusahaan  yang  memang  tidak  memberikan  THR  secara  utuh,  dan  juga
              memberikan THR yang dari tahun 2020," ujarnya.

              Andi  yang  juga  Komisaris  PT  Pembangunan  Perumahan  ini  bahkan  mengungkapkan  ada
              perusahaan yang masih mencicil THR sampai hari ini dan belum selesai sama sekali. Sehingga
              harus ada ketegasan sikap dari pemerintah.

              "Karena itu harus ada ketegasan dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas kalau ada
              perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik," pungkasnya.


































                                                           296
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302