Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 30
"Dampak COVID-19 tentunya produksi menurun. Namun demikian, hal tersebut jadi alasan
pengusaha untuk tidak membayarkan THR pekerjanya," jelas pria asal Mojokerto ini.
Menurutnya, jika pengusaha tak mampu memberikan THR dengan besaran satu kali gaji
dikarenakan pandemi COVID-19, maka untuk besaran pemberian THR bisa dilakukan
pembicaraan dengan serikat pekerja di masing-masing perusahaan.
"Tentunya pekerja itu ada perwakilannya di serikat pekerja. Pengusaha bisa menjalin komunikasi
tawar menawar kemampuannya untuk membayar THR mengingat saat ini sedang pandemi,"
tandas Suwandy.
Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan perusahaan membayarkan
tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada pekerja paling lambat H-7 Idulfitri dan tidak boleh
dicicil.
Ida mengatakan, kewajiban pembayaran THR tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 6/2016. Nantinya, dia juga akan menerbitkan surat edaran (SE) mengenai
teknis pembayaran THR keagamaan dari perusahaan kepada pekerja.
Meski demikian, Ida menyebut pemerintah tetap memberikan keringanan kepada perusahaan
yang tidak mampu membayar THR H-7 Lebaran. Pada situasi tersebut, perusahaan bisa
melakukan dialog dengan para pekerja untuk menentukan solusinya.
29
