Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

negative - Anthony Budiawan (Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Keuangan negara semakin tertekan.) Kalau kita bicara sektoral lagi ada Mentan. Kalau pertanian
yang urgent karena tidak ada prestasi, prestasi cuma begitu saja. Kalau saya lihat malah tidak
lebih baik, bahkan lebih buruk dibandingkan yang lalu, jadi tidak ada terobosan sama sekali

negative - Anthony Budiawan (Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Keuangan negara semakin tertekan.) Penurunan itu kan sudah dari Maret 2020, lalu April, Mei,
Juni itu kan sudah paling bottom, paling rendah. Dan masyarakat lagi sulit, tetapi hak masyarakat
dari harga BBM yang lebih murah itu tidak diberikan. Padahal konsumsi masyarakat juga sudah
turun. Dan kalau diturunkan juga Pertamina tidak akan rugi. Karena itu sudah terjadi ke harga
keekonomian

Ringkasan

Kabar reshuffle kabinet menguat di Kabinet Indonesia Maju. Beberapa menteri bidang ekonomi
pun dinilai layak untuk di-reshuffle. Sejumlah pakar ekonomi menilai kinerja menteri-menteri
yang layak di-reshuffle kurang memuaskan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
juga dinilai layak diganti. Bhima berpendapat, Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha,
khususnya di sektor padat karya ketimbang para pekerja yang kesulitan di tengah pandemi
COVID-19.

RESHUFFLE MENTERI: SRI MULYANI-LUHUT JADI SOROTAN

Kabar reshuffle kabinet menguat di Kabinet Indonesia Maju. Beberapa menteri bidang ekonomi
pun dinilai layak untuk di-reshuffle. Sejumlah pakar ekonomi menilai kinerja menteri-menteri
yang layak di-reshuffle kurang memuaskan.

Menteri bidang ekonomi pertama yang dinilai layak di-reshuffle adalah Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati. Membengkaknya utang negara dan defisit APBN berpotensi menghambat
pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, kinerja Sri Mulyani dinilai tak memuaskan.

"Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang.
Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hak yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah
tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan
ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," kata Bhima Yudhistira,
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kepada detikcom, Rabu
(14/4/2021).

Senada dengan Bhima, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony
Budiawan juga berpendapat Sri Mulyani layak di-reshuffle. Ia mengkritik keras cara pengelolaan
uang negara dari Sri Mulyani.

"Pengelolaan keuangan negara ini ugal-ugalan. Masa SILPA saja diakumulasi terus. Kalau Rp 50
triliun kan sudah bisa bikin beberapa RS dan sekolah, jadi itu sudah banyak sekali," kata Anthony
ketika dihubungi detikcom secara terpisah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga dinilai layak diganti. Bhima berpendapat,
Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya ketimbang para
pekerja yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19.

"Padahal harusnya kan memprioritaskan bagaimana pekerja, hak-haknya itu diperjuangkan
melalui Kemnaker, saya tidak melihat itu," tutur Bhima.

31