Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Judul THR Tak Boleh Dicicil
Nama Media Radar Sulbar
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Jpg
Tanggal 2021-04-15 07:14:00
Ukuran 143x270mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 20.020.000

News Value Rp 100.100.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR merupakan nonupah yang wajib dibayar
pengusaha kepada pekerja atau buruh

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini berdasarkan laporan keuangan internal
selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak
sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai
ketentuan

negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Bagi yang mampu tidak masalah. Tanpa SE
pun, mereka akan bayar. Persoalannya, kan ada yang tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya
memaksakan harus bayar lunas

negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Siapa yang paling tahu kondisi perusahaan
jika bukan karyawan dan manajemen itu sendiri. Biarkan saja mereka berunding. Kecuali jika
ada perusahaan yang moral hazard-nya jelek. Misalnya, mampu tapi tidak mau membayar sesuai
aturan, nah itu biar karyawannya yang bersikap

Ringkasan

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada
para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri bagi
pekerja/buruh di perusahaan. Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto sebelumnya, pemerintah meminta THR yang dibayarkan harus penuh. Pembayarannya
juga tidak boleh dicicil.

33