Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 444
dari harga BBM yang lebih murah itu tidak diberikan. Padahal konsumsi masyarakat juga sudah
turun. Dan kalau diturunkan juga Pertamina tidak akan rugi. Karena itu sudah terjadi ke harga
keekonomian
Ringkasan
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali menguat. Bahkan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden
(KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan reshuffle kabinet akan dilakukan pekan ini. Di tengah
isu tersebut, kinerja para menteri selama bekerja dalam Kabinet Indonesia Maju pun disorot.
Khususnya di bidang ekonomi, ada beberapa menteri yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan
dan layak untuk di-reshuffle.
JOKOWI MAU RESHUFFLE, SIAPA SAJA MENTERI EKONOMI YANG HARUS DIGANTI?
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali menguat. Bahkan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden
(KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan reshuffle kabinet akan dilakukan pekan ini.
Di tengah isu tersebut, kinerja para menteri selama bekerja dalam Kabinet Indonesia Maju pun
disorot. Khususnya di bidang ekonomi, ada beberapa menteri yang kinerjanya dinilai kurang
memuaskan dan layak untuk di-reshuffle.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira
berpendapat, setidaknya ada lima menteri yang layak untuk di-reshuffle. Pertama ialah Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Bhima mengatakan, membengkaknya utang negara dan defisit APBN berpotensi menghambat
pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, ia menilai kinerja Sri Mulyani tak memuaskan dan layak
kena reshuffle.
"Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang.
Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hak yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah
tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan
ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," kata Bhima kepada
detikcom. Rabu (14/4/2021).
Kedua, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ia menilai, Ida terlalu berpihak kepada
pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya ketimbang para pekerja yang kesulitan di tengah
pandemi COVID-19.
"Padahal harusnya kan memprioritaskan bagaimana pekerja, hak-haknya itu diperjuangkan
melalui Kemnaker, saya tidak melihat itu," urainya.
Tak hanya itu, menurut Bhima kepercayaan pemerintah terhadap Kemnaker juga kurang, melihat
program Kartu Prakerja yang dinilainya menjadi ranah Kemnaker justru ada di bawah
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.
"Ini kan artinya ada ketidakpercayaan dari Kemenko Perekonomian atau bahkan adanya
kurangnya kepercayaan dari eksekutif yang paling atas terhadap kinerja Menaker, sehingga
seharusnya dilakukan oleh Menaker itu justru diambil alih oleh pihak lain, itu terlihat sekali,"
imbuh Bhima.
Simak video 'Ini Daftar Menteri Layak Reshuffle Versi Survei': Lalu, ia juga menilai Menteri BUMN
Erick Thohir layak di-reshuffle karena belum bisa melakukan rasionalisasi penugasan pemerintah
443
