Page 447 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 447
Masalah itu terjadi akibat proses atau tahapan awal perekrutan dan penempatan ABK di dalam
negeri.
"Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan
yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan
sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (14/4).
Ia mengakui mengatasi masalah itu bukan pekerjaan mudah. Kasus perbudakan yang menimpa
awak kapal Indonesia di kapal perikanan berbendera asing menjadi masalahnya.
Ia mengatakan agar masalah bisa diatasi, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak
kapal. Saat ini, ia mengklaim pemerintah tengah melakukannya.
Salah satunya, melalui penyelesaian peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan
awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing. Pp itu merupakan
aturan turunan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI).
"Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg
(Sekretariat Negara)," ujarnya.
"Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan
dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik," pungkas Ida.
(agt/sfr).
446
