Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 451

PERUSAHAAN WAJIB BAYARKAN THR

              Kepala Dinas Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Jonli mengatakan,
              pihaknya tengah menyiapkan surat edaran gubernur yang ditujukan kepada bupati/wali kota se-
              Provinsi Riau, agar menyurati perusahaan yang ada di wilayahnya.

              Surat edaran tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
              (Menaker)  RI,  Ida  Fauziyah  terkait  Pelaksanaan  Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)
              Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              "Surat edaran gubernur sedang kita siapkan untuk diteruskan ke bupati/wali kota se-Provinsi
              Riau. Karena sesuai arahan Menaker tahun ini pekerja/buruh tetap diberikan THR keagamaan,"
              kata Jonli, Selasa (13/4). Jonli menegaskan, bagi pekerja atau karyawan yang sudah bekerja
              lebih dari satu tahun, maka, pihak perusahaan wajib membayarkan THR-nya secara penuh, atau
              setara dengan satu bulan gaji. "Artinya pekerja/buruh yang masa kerjanya satu tahun keatas
              wajib diberikan THR sebesar satu bulan gaji," ujarnya.
              Sedangkan bagi pekerja/ buruh masa kerjanya kurang dari satu tahun, lanjut Jonli, maka THR
              diberikan secara proposional.

              "Misalnya dia kerja baru delapan bulan, maka THR diberikan sesuai dengan perhitungan masa
              kerja dibagi 12 bulan, kemudian di kali satu bulan upah. Tapi kalau masa kerja diatas setahun,
              maka perusahaan wajib memberi THR sebulan gaji," ujarnya.

              Jonli mengungkapkan, THR wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
              Meski begitu, Jonli menyatakan karena saat ini masih suasana pandemi Covid-19, maka ada
              semacam solusi bagi perusahaan untuk berdialog kepada pekerja/buruh dalam pemberian THR.

              "Namun saya tegaskan, THR tetap dibayarkan perusahaan. Kalau diwajibkan memberi THR 7
              hari sebelum lebaran, maka dengan solusi ini THR bisa diberikan mendekati lebaran atau setelah
              lebaran, yang penting ada kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja/buruh," katanya.

              Meski  diperbolehkan,  namun  Jonli  mewanti-wanti  perusahaan  yang  membayarkan  THR
              mendekati  atau  setelah  lebaran  tersebut  melengkapi  laporan  keuangan  yang  menunjukkan
              bahwa perusahaan tersebut benar-benar tidak ada uang untuk membayarkan THR karyawanya
              sebelum lebaran.

              "Nanti akan kami cek benar tidak dia tak punya uang membayar THR. Makanya sebelum langka
              ini ditempuh sebaiknya perusahaan yang terdampak Covid-19 harus ada kesepakatan dengan
              pekerja/buruh," katanya, (srng)
























                                                           450
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456