Page 449 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 449

EKONOMI MULAI PULIH, DPRD RIAU WANTI-WANTI PERUSAHAAN JANGAN ADA
              MASALAH THR
              PEKANBARU - Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy M Yatim mewanti - wanti perusahaan di Riau,
              agar jangan ada lagi berbagai persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) di tahun ini.

              Kepada CAKAPLAH.com, Eddy Yatim mengatakan bahwa saat ini kondisi perekonomian mulai
              berangsur  pulih,  maka  sudah  sewajarnya  perusahaan  tidak  ada  alasan  lagi  untuk  menunda,
              mencicil, atau bahkan tidak membayarkan THR karyawan dengan alasan pandemi.

              "Ekonomi sudah mulai pulih. Kami selalu mengingatkan pengusaha di Riau, agar taat azas dalam
              memberikan tunjangan karyawan. Karyawan kita aset. Kita paham semua ekonomi melemah,
              tapi ini sudah masuk dua tahun terakhir," kata Eddy Yatim, Rabu (14/4/2021).

              Ia pun berharap, agar nanti menjelang Lebaran, tidak ada lagi laporan dan aduan ke DPRD Riau
              soal THR.

              "Bantulah karyawan, minta agar THR diberikan tepat waktu, jangan ada masalah lagi," tukasnya.

              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mewajibkan  pengusaha  membayar
              tunjangan  hari  raya  (THR)  keagamaan,  kepada  seluruh  pekerjanya  secara  penuh  dan  tepat
              waktu.

              "Pemerintah sudah berikan dukungan ke pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19, agar
              perekonomian  bergerak  seiring  kebijakan  pemerintah  terkait  penanganan  Covid-19  dan
              pemulihan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk membayar THR secara penuh
              dan tepat waktu ke pekerja," kata Ida dalam konferensi pers, Senin (12/4/2021).

              Kemenaker bahkan telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum
              Pelaksanaan Pembayaran THR 2021 di pusat.

              "Maka diminta ke Pemda untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan terhadap pelanggaran
              pembayaran  THR  2021,  dengan  memperhatikan  rekomendasi  hasil  pemeriksaan
              ketenagakerjaan dan melaporkan ke Kemenaker," papar Ida.


































                                                           448
   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454