Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 128
"Bagi Perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Vims Disease
2019 (COVID-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah
Pekerja/Buruh," ucap Pasal 6 ayat (1) Permenaker 2/2021 dikutip, Rabu (17/2/2021).
Dalam pasal 6 ayat (2), Menaker mengatakan "penyesuaian" dilakukan sesuai kesepakatan
pengusaha dan pekerja. Sementara pasal 7 mengatur lebih tegas bahwa kesepakatan dibuat
secara musyawarah dan hasil kesepakatan harus disampaikan kepada buruh.
Beleid yang memberi keleluasaan bagi penyesuaian upah ini hanya terbatas pada industri padat
karya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 beleid itu. Pasal 3 mencangkup kriteria industri apa
saja yang termasuk padat karya dan dapat menggunakan mekanisme dalam beleid ini.
Lebih jelasnya, industri padat karya tersebut memiliki paling sedikit 200 orang dan biaya tenaga
kerja menyumbang minimal 15 persen pada total biaya produksi. Industri padat karya yang
dimaksud juga terbatas pada 6 kategori saja yaitu industri makanan, minuman, dan tembakau,
tekstil dan pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, mainan anak, dan furniture.
Dalam pasal 5 terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai perusahaan padat karya apa yang
dimaksud "terdampak COVID-19." Syaratnya perusahaan tersebut melakukan pembatasan
kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
pandemi. Lalu Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan mempengaruhi kemampuan Perusahaan
dalam membayar Upah.
Permenaker ini berlaku setidaknya selama 10 bulan ke depan sejak diundangkan 15 Februari
2021. Dengan demikian pengusaha dapat melakukan "penyesuaian" upah hingga akhir tahun
2021.
"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31
Desember 2021," ucap Pasal 9 beleid itu.
Reporter Tirto telah berupaya menghubungi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
Ketenagakerjaan R. Soes Hindharno terkait beleid ini. Namun belum memperoleh tanggapan
baik secara tertulis maupun panggilan telepon.
127
