Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 133
Toh, ia menilai keuangan pemerintah masih memungkinkan untuk menyalurkan insentif baru.
Pemerintah bisa saja melakukan realokasi anggaran atau menarik utang baru.
Konsekuensinya, utang pemerintah akan naik dan defisit anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) akan semakin membengkak. Tetapi, ini harus dilakukan demi menyelamatkan
ekonomi dalam negeri.
"Untuk jangka pendek memang perlu ditopang ongkos yang mahal, harus dilakukan. Kalau tidak,
ekonomi tidak bisa bangkit," ucap Fithra.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan pendapatan buruh berpotensi turun dalam
beberapa waktu ke depan. Hal ini akan membuat kemampuan buruh untuk berbelanja lebih
rendah lagi dari sebelumnya.
"Konsumsi buruh turun, khususnya buruh yang bekerja di industri-industri padat karya yang
disebut dalam aturan Kementerian Ketenagakerjaan itu," tutur Josua.
Namun, kabar baiknya, menurut dia, kebijakan ini akan mengurangi potensi perusahaan
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, beban operasional perusahaan akan
berkurang. "Kalau diperhatikan, untuk bisa mempertahankan tidak ada PHK, ya pilihannya
mengurangi upah buruh," jelasnya.
Oleh karena itu, Josua menganggap kebijakan pengupahan buruh industri padat karya di masa
pandemi saling menguntungkan, baik bagi pekerja dan pengusaha. Dengan catatan,
penyesuaian pengupahan hanya bersifat sementara.
Bagi perusahaan, keuntungan dari kebijakan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Penyesuaian
upah buruh hanya bisa membantu perusahaan bertahan, bukan untuk mengembalikan kinerja
perusahaan kembali seperti sebelum ada pandemi.
"Ongkos operasional turun tapi kan penjualan, permintaan masih turun. Harapannya cuma bisa
bertahan," terang Josua.
Sementara, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan
Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya meminta masukan serikat pekerja terlebih dahulu
sebelum mengeluarkan kebijakan ini. Ia merasa tak dihubungi sama sekali oleh pemerintah.
Menurut Nining, pemerintah lebih banyak memihak pengusaha. Ia berpendapat aturan baru
Kementerian Ketenagakerjaan akan membuat penghasilan buruh semakin menipis.
"Kalau upah, jauh dari layak. Ini pikir, ini justru semakin menurunkan kualitas hidup orang.
Mereka harus kontrak rumah, bayar cicilan rumah, biaya transportasi, kredit motor," jelas Nining.
Saat ini, sudah ada sekitar 25 ribu-30 ribu buruh yang merupakan anggota KASBI mengalami
pemotongan gaji. Beberapa ada yang hanya mendapatkan upah 20 persen dan 60 persen dari
yang seharusnya.
"Ini yang seharusnya menjadi perhatian, apa iya sekian puluh industri tidak punya keuntungan,
sehingga situasinya harus seperti ini," ucap Nining.
Sebaliknya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan Benny
Soetrisno mengatakan kebijakan soal pengupahan buruh di industri padat karya selama masa
pandemi akan menyelamatkan dua pihak, yakni pengusaha dan buruh.
Perusahaan tetap beroperasi dan tidak melakukan PHK. Lalu, buruh tetap memiliki pekerjaan
meski upahnya berkurang.
132
