Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 136
"Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 tidak mengamanatkan kepada perusahaan untuk mengurangi
upah ke karyawan," ucap Sesdirjen Perhubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos)
Adriani kepada CNNIndonesia.com, dikutip Kamis (18/2).
Adriani menuturkan permen ini dibuat sebagai landasan bagi perusahaan dalam mengambil
keputusan soal pengupahan. Keputusan tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan buruh.
"Hal ini penting agar keputusan tersebut menjadi keputusan yang tepat, seoptimal mungkin
melindungi hak pekerja dan tetap mendukung kelangsungan usaha," tutur Adriani.
Jika memang terjadi penyesuaian upah, Adriani menyebut bukan berarti serta merta disebut ada
pengurangan upah. Menurut dia, penyesuaian dilakukan sesuai dengan jam kerja yang tidak
normal.
"Dalam hal terjadi penyesuaian upah, maka itu bukan berarti pengurangan upah tetapi
penyesuaian upah dengan waktu kerja yang juga tidak normal. Dapat terjadi pengurangan jam
kerja atau perusahaan tidak beroperasi sama sekali," jelas Adriani.
Sebagai informasi, dalam beleid yang diteken Ida pada 15 Februari lalu tersebut, izin bagi industri
padat karya untuk menyesuaikan besaran upah tertuang dalam Pasal 6 ayat 1.
"Bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah
Pekerja/Buruh," demikian bunyi pasal tersebut.
Jenis industri yang dapat melakukan penyesuaian upah, antara lain industri makanan, minuman,
dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki,
industri mainan anak, termasuk industri furnitur.
Tapi, penyesuaian upah harus disepakati bersama-sama antara perusahaan dan buruh.
Kesepakatan itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan,
transparansi, dan itikad baik.
Kesepakatan yang dibuat minimal harus memuat besaran upah, cara pembayaran upah, serta
jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama 31 Desember 2021. Kesepakatan itu harus
disampaikan pengusaha kepada buruh.
135
